Jakarta, Nusantara Info: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih aktif dan rutin memantau perkembangan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Langkah tersebut dinilai krusial guna mengantisipasi potensi lonjakan harga yang kerap terjadi pada momentum peningkatan permintaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Kenaikan Harga Tiket Pesawat Menjelang Ramadan dan Idulfitri serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Tomsi menegaskan, Pemda tidak boleh hanya mengandalkan laporan data, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi pasar tetap terkendali. Ia mendorong kepala daerah dan jajarannya untuk menjalin komunikasi intensif dengan para pedagang serta daerah penghasil komoditas pangan.
“Tolong turun, kumpulkan teman-teman pedagang itu, komunikasikan dengan daerah penghasilnya Pak. Supaya nanti pada saat Ramadan dan Lebaran kenaikan itu tidak terlalu tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi mengapresiasi tren penurunan harga sejumlah komoditas strategis, seperti telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Meski demikian, ia mengingatkan adanya komoditas yang justru mengalami kenaikan harga, di antaranya bawang putih dan minyak goreng.
Menurut Tomsi, kenaikan harga minyak goreng perlu segera direspons dengan langkah intervensi yang tepat. Ia berharap daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga minyak goreng dapat segera menambah pasokan Minyakita agar harga kembali stabil dan terjangkau oleh masyarakat.
Selain itu, Tomsi juga meminta Perum Bulog untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga beras di sejumlah wilayah. Ia menekankan pentingnya pengecekan stok dan kuota beras di daerah yang harga berasnya relatif tinggi.
“[Untuk daerah dengan harga beras tinggi] cek ada apa Bulog di sana. Kalau memang betul, kuotanya kurang atau stoknya kurang, tolong dorong,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tomsi berharap seluruh daerah dapat terus belajar dari pengalaman pengendalian inflasi yang telah berjalan selama ini. Melalui berbagai forum koordinasi, daerah diharapkan mampu saling bertukar praktik baik dan menemukan solusi efektif dalam menjaga stabilitas harga.
Ia juga mengingatkan bahwa daerah dengan inflasi rendah sekalipun tetap berpotensi mengalami kenaikan jika lengah dalam pengawasan. Oleh karena itu, Pemda diminta melakukan pemantauan pasar secara rutin dan berkelanjutan.
“Untuk teman-teman daerah, kami minta yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah bisa saja menjadi tinggi kalau lengah. Itu kembali lagi, cek lagi, komunikasikan lagi, kontrol lagi ke pasar. Jangan kontrolnya mungkin seminggu sekali, dua minggu sekali, enggak bisa,” tandas Tomsi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru Dwi Putra, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait lainnya. (*)
