Ternate, Nusantara Info: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 bertajuk “Optimalisasi Pelaksanaan APBD TA 2026 dan Penyusunan APBD TA 2027”. Adapun acara tersebut dilaksanakan di Sahid Bela Hotel, Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas.
Ia menjelaskan, Rakornas Pengelolaan Keuangan Daerah biasanya dilaksanakan satu kali dalam setahun dan berpusat di Jakarta. Namun, tahun ini atas permintaan Gubernur Sherly, kegiatan tersebut digelar di Maluku Utara.
“Kegiatan ini penting untuk meng-update informasi dan regulasi, sekaligus menjadi ajang silaturahmi. Narasumber yang hadir juga cukup lengkap, berasal dari Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, dan LKPP,” jelas Fatoni.
Fatoni menekankan melalui Rakornas Keuangan Daerah ini, sangat penting komitmen seluruh pemerintah daerah untuk mengelola APBD secara tertib, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar APBD benar-benar menjadi instrumen strategi
“Rakornas ini membahas berbagai masukan dan permasalahan yang dihadapi daerah, yang nantinya menjadi dasar pengambilan kebijakan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, serta menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. Oleh karenanya dalam acara tersebut juga dibuka ruang sesi diskusi dengan diadakannya sesi kelas,” terangnya.
Senada dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada Kemendagri yang telah mempercayakan Maluku Utara sebagai tuan rumah Rakornas.
Menurutnya, Rakornas ini menjadi pertemuan yang sangat krusial karena mempertemukan seluruh tim anggaran pemerintah daerah, mulai dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, BPK, BPKP, Sekda, Bappeda, hingga BPKAD, untuk saling berbagi strategi dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.
“Kita menyadari ada tantangan baru di tahun 2026. Rakor ini diharapkan bukan untuk menambah regulasi, tetapi bagaimana menyederhanakan proses perencanaan dan penganggaran agar lebih mudah, efektif, dan terkontrol,” pungkasnya. (*)
