Nduga, Nusantara Info: Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendorong penyelesaian berbagai persoalan konflik di Tanah Papua dengan cara mengdepankan kemanusiaan, yakni lewat rekonsiliasi dan perdamaian.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025). Pada kesempatan itu, dia mengunjungi ratusan pengungsi di Distrik Kenyam.
“Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” kata Nicholay dikutip dari Antara.
Permasalahan di Papua menurut Nicholay sangat kompleks, sehingga harus diurai satu per satu mulai dari aspek kemanusiaan. Dengan semangat rekonsiliasi dan perdamaian, diharapkan permasalahan tersebut perlahan membaik hingga tercipta kondisi aman dan damai.
Ia juga menyebut bahwa Menteri HAM Natalius Pigai meminta rekonsiliasi dan perdamaian untuk dijadikan sebagai hal utama dalam penyelesaian konflik.
“Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Nicholay juga mengaku mendapat berbagai temuan dari pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga. Hal yang paling banyak disampaikan pengungsi, adalah kepastian akan rasa aman bagi masyarakat dan sesegera mungkin kembali ke rumah.
“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” imbuhnya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa negara harus benar-benar hadir di Kabupaten Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik (political will) yang tulus membantu masyarakat.
“Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di Tanah Papua,” jelas Nicholay.
Di samping itu, dia mengedepankan pentingnya langkah pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi, baik oleh pemerintah, lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil. Hal ini agar masyarakat tidak menjadi korban dari buruknya tata kelola penanganan pengungsi.
Lebih lanjut Nicholay mengatakan berbagai temuan dari kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi KemenHAM untuk mencari solusi yang tepat atas masalah di Nduga, secara khusus, dan Papua pada umumnya.
“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” pungkasnya. (*)
