Jakarta (29/8/2024): Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Plt Kepala BPS menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan untuk APBN Tahun Anggaran 2025.
Dalam Rapat Kerja di kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (28/8/2024) tersebut, Komisi XI yang diketuai Kahar Muzakir menyepakati target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% dan inflasi diperkirakan sebesar 2,5%. Angka ini tercatat sama dengan besaran asumsi dasar pada RAPBN 2025.
Sementara itu, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp16.000/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%. Angka tersebut sedikit berbeda dengan asumsi dasar RAPBN 2025 yang menargetkan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.100/USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,1%.
Komisi XI juga sepakat bahwa sasaran pembangunan masih sama dengan RAPBN 2025, yaitu tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5,0%, tingkat kemiskinan 7,0-8,0%, tingkat kemiskinan ekstrem 0%, Gini Rasio 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia 0,56.
Sementara, Indikator Pembangunan berupa Nilai Tukar Petani ditargetkan sebesar 115-120 serta Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108. Kedua indikator ini juga tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2025.
Meski demikian, dalam kesimpulan rapat sejumlah fraksi di Komisi XI memberikan beberapa catatan. Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.900/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Di sisi lain, Fraksi PKB mengusulkan Nilai Tukar Petani berada pada kisaran 120-125.
Kesimpulan rapat juga memuat kesepakatan pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya, kebijakan, dan program dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berkualitas, antara lain dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, memperkuat dan memperluas hilirisasi, memperdalam insentif fiskal untuk mendorong investasi, serta mempercepat transformasi ekonomi untuk produktivitas, daya saing, dan penguatan industri strategis nasional.
Sebagai penutup, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dalam pembahasan mengenai asumsi makro untuk APBN tahun anggaran 2025.
“Semoga ini juga mencerminkan semangat untuk terus menjaga APBN 2025 menjadi instrumen yang penting. Terima kasih atas masukan-masukannya,” pungkas Menteri Keuangan. (*)
