Jakarta, Nusantara Info: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi secara serius keanggotaan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Desakan ini menguat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah, terutama setelah serangan militer AS dan Israel terhadap Iran.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, secara tegas menagih komitmen pemerintah terkait posisi Indonesia di forum tersebut. Ia menilai BoP tidak lagi sejalan dengan tujuan awal pembentukannya sebagai wadah menciptakan perdamaian global.
“Yang terjadi justru perang dikobarkan di berbagai kawasan. Ini perlu dipertimbangkan secara serius,” ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, tekanan agar Indonesia keluar dari BoP tidak hanya datang dari parlemen, tetapi juga dari masyarakat sipil. Ia mengungkapkan lebih dari 60 organisasi masyarakat telah menandatangani petisi yang mendesak pemerintah menarik diri dari forum tersebut.
Hidayat juga menyoroti langkah Amerika Serikat yang justru terlibat langsung dalam eskalasi konflik bersama Israel. Ia khawatir keberadaan Indonesia dalam BoP hanya akan dijadikan legitimasi bagi kepentingan geopolitik tertentu.
“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi stempel yang melegitimasi perang,” ucapnya.
Kritik terhadap BoP juga disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam tausiyah resminya, MUI mempertanyakan kredibilitas forum tersebut setelah AS tetap melakukan serangan militer di kawasan Timur Tengah.
MUI bahkan mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari BoP karena dinilai tidak efektif dalam mewujudkan perdamaian, khususnya di Palestina.
Desakan serupa datang dari PP Muhammadiyah yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menjatuhkan sanksi terhadap AS dan Israel. Sementara itu, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) turut mengecam eskalasi konflik yang dinilai berpotensi memicu krisis global.
PGI menilai rangkaian aksi militer, termasuk serangan terhadap Iran, telah memperluas lingkaran kekerasan dan meningkatkan risiko konflik antarnegara. Mereka mendorong seluruh pihak untuk kembali ke jalur diplomasi dan mematuhi hukum humaniter internasional.
Di tengah derasnya tekanan, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan untuk keluar dari BoP. Hasil pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam menunjukkan bahwa Indonesia masih bertahan sebagai anggota, meski opsi evaluasi tetap terbuka.
Presiden Prabowo Subianto diketahui mengundang sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden, mantan menteri luar negeri, dan pimpinan partai politik untuk membahas perkembangan situasi global. Pertemuan tersebut berlangsung selama empat jam.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengungkapkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
“Sampai hari ini masih dalam posisi tersebut, namun tidak tertutup kemungkinan untuk evaluasi bersama negara lain,” kata Paloh.
Pandangan serupa disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Ia menilai peluang keberhasilan BoP dalam menciptakan perdamaian semakin menurun seiring eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Dengan situasi perang saat ini, potensi keberhasilan misi BoP jelas berkurang,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan pemerintah terus melakukan komunikasi intensif dengan negara-negara di kawasan, termasuk Iran dan negara-negara Teluk.
Indonesia, lanjutnya, tetap mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan menegaskan komitmen terhadap kedaulatan negara.
Serangan militer yang dilancarkan AS dan Israel ke Teheran pada 28 Februari lalu menjadi pemicu utama eskalasi konflik. Serangan tersebut menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan memicu serangan balasan besar-besaran dari Iran ke sejumlah target di kawasan.
Di tengah situasi yang semakin kompleks, posisi Indonesia kini berada di titik krusial. Di satu sisi, komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif tetap dijaga. Namun di sisi lain, tekanan domestik untuk mengambil sikap tegas semakin menguat.
Keputusan yang diambil pemerintah dalam waktu dekat tak hanya berdampak pada posisi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga mencerminkan arah diplomasi Indonesia di tengah pusaran konflik global yang kian memanas. (*)
