Jakarta (6/1/2022): Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan menyambut baik kedatangan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta (4/1/2023).
“KSP terus mengawal pembentukan RUU PPRT yang sekarang ini sedang ada dalam program legislasi nasional prioritas 2023 sebagai RUU inisiatif DPR RI. Kolaborasi baik antara delapan kementerian dan lembaga dalam Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU PPRT diharapkan dapat melanjutkan keberhasilan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” ujar Jaleswari Pramodhawardani.
Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU PPRT telah melaksanakan beberapa kali diskusi dan konsinyering pembahasan RUU PPRT dan menghasilkan strategi komunikasi publik serta komunikasi politik sambil terus menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil. Urgensi pembentukan RUU PPRT ini adalah bukan hanya untuk melindungi pekerja rumah tangga, tetapi juga memberikan kerangka regulasi terkait hak dan kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja, dan penyalur pekerja rumah tangga.
“Kami mengapresiasi KSP, yang selama ini menerima aduan, mendengarkan pekerja rumah tangga korban kekerasan dan menginisiasi Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PPRT. Kami terus menyuarakan aspirasi dan meminta dukungan,” ungkap Siti Muslihah, perwakilan dari Jala PRT yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT.
Dalam audiensi tersebut, salah satu perwakilan pekerja rumah tangga bernama Sri Siti Marni mengungkapkan kekerasan yang sempat dia alami dan mengharapkan kasus tersebut dapat menjadi refleksi urgensi percepatan pembentukan RUU PRT.
“Adanya UU PPRT dapat memberikan perlindungan, agar teman-teman yang lain tidak mengalami apa yang saya alami. Kami mengharap dukungan Presiden untuk percepatan pembentukan RUU PPRT,” ujar Sri Siti Marni, perwakilan pekerja rumah tangga.
“KSP akan melakukan komunikasi publik dan komunikasi politik terkait pembentukan RUU PPRT. Hal ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas Presiden di tahun 2023 yaitu penguatan perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat. Kami mendorong kolaborasi secara paralel baik antar kementerian dan lembaga maupun dengan organisasi masyarakat sipil lain,” tutup Jaleswari Pramodhawardani. (*)
