Jakarta, Nusantara Info: Di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Proyeksi ini disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
“Outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78% dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara.
Rapat tersebut membahas dua agenda utama, yakni Rancangan Undang-Undang Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang kini dibahas bersama Badan Anggaran DPR, serta evaluasi semesteran terhadap pelaksanaan APBN 2025. Tak hanya itu, pembahasan RAPBN 2026 dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga turut masuk dalam daftar agenda Presiden.
Fiskal Tertekan, Pemerintah Janji Tetap Jaga Kredibilitas
Kondisi defisit ini menjadi sinyal penting bagi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga kesinambungan program-program pembangunan, di sisi lain tekanan fiskal kian nyata akibat perlambatan penerimaan negara dan peningkatan kebutuhan belanja.
Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal dan transparansi anggaran. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan tetap menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana yang telah diraih dalam laporan keuangan pemerintah pusat selama beberapa tahun terakhir.
“Kami terus menindaklanjuti rekomendasi audit BPK dan menjaga akuntabilitas belanja negara agar tetap kredibel,” jelasnya.
Meskipun angka defisit 2,78% masih berada dalam ambang yang diperbolehkan oleh undang-undang (maksimal 3%), sejumlah pengamat menilai kondisi ini perlu dicermati secara serius. Defisit bukan sekadar angka, melainkan gambaran dari efektivitas kebijakan fiskal, efisiensi belanja, serta ketepatan dalam penetapan prioritas pembangunan.
Di sisi lain, pembahasan RAPBN 2026 yang sudah dimulai menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga kesinambungan arah kebijakan jangka menengah. Namun konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran masih menjadi tantangan besar yang perlu dibenahi.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Langkah berikutnya adalah bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa defisit ini digunakan untuk belanja produktif, bukan sekadar untuk menambal kekurangan atau subsidi tanpa arah yang jelas. Di sinilah peran pengawasan DPR dan partisipasi publik sangat diperlukan. (*)
