Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah daerah di hampir seluruh Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Hingga batas waktu penetapan yang ditentukan pemerintah pusat, Rabu (24/12/2025), sebanyak 36 provinsi resmi mengumumkan besaran UMP 2026.
Namun, berdasarkan penelusuran pada Kamis (25/12/2025), dua provinsi tercatat belum mengumumkan UMP 2026, yakni Aceh dan Papua Pegunungan. Kedua daerah tersebut masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah provinsi masing-masing.
Sejauh ini, DKI Jakarta kembali menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia. UMP Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876, naik Rp 333.116 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.396.760.
Dasar Penetapan UMP 2026
Penetapan UMP 2026 mengacu pada formula pengupahan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Regulasi ini menjadi dasar bagi gubernur dalam menetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang ditetapkan pemerintah pusat.
UMP berfungsi sebagai jaring pengaman upah dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun diatur melalui struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.
Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi
Berikut rincian UMP 2026 beserta perbandingan dengan UMP tahun sebelumnya:
- DKI Jakarta: Rp 5.729.876 (2025: Rp 5.396.760)
- Papua Selatan: Rp 4.508.850 (2025: Rp 4.285.850)
- Papua: Rp 4.436.283 (2025: Rp 4.285.850)
- Papua Tengah: Rp 4.295.848 (2025: Rp 4.285.848)
- Bangka Belitung: Rp 4.035.000 (2025: Rp 3.876.600)
- Sulawesi Utara: Rp 4.002.630 (2025: Rp 3.775.425)
- Sumatera Selatan: Rp 3.942.963 (2025: Rp 3.681.571)
- Sulawesi Selatan: Rp 3.921.088 (2025: Rp 3.657.527)
- Kepulauan Riau: Rp 3.879.520 (2025: Rp 3.623.653)
- Papua Barat: Rp 3.840.947 (2025: Rp 3.615.000)
- Kalimantan Utara: Rp 3.770.000 (2025: Rp 3.580.160)
- Papua Barat Daya: Rp 3.766.000 (2025: Rp 3.614.000)
- Kalimantan Timur: Rp 3.759.313 (2025: Rp 3.579.313)
- Riau: Rp 3.780.495 (2025: Rp 3.508.775)
- Kalimantan Selatan: Rp 3.686.138 (2025: Rp 3.282.812)
- Kalimantan Tengah: Rp 3.686.138 (2025: Rp 3.473.621)
- Maluku Utara: Rp 3.552.840 (2025: Rp 3.408.000)
- Jambi: Rp 3.471.497 (2025: Rp 3.234.533)
- Gorontalo: Rp 3.405.144 (2025: Rp 3.221.731)
- Maluku: Rp 3.334.499 (2025: Rp 3.141.699)
- Sulawesi Barat: Rp 3.315.935 (2025: Rp 3.104.430)
- Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496 (2025: Rp 3.073.551)
- Sumatera Utara: Rp 3.228.701 (2025: Rp 2.992.599)
- Sumatera Barat: Rp 3.214.846 (2025: Rp 2.994.193)
- Bali: Rp 3.207.459 (2025: Rp 2.996.560)
- Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565 (2025: Rp 2.914.583)
- Banten: Rp 3.100.881 (2025: Rp 2.905.119)
- Kalimantan Barat: Rp 3.054.552 (2025: Rp 2.878.286)
- Lampung: Rp 3.047.734 (2025: Rp 2.893.069)
- Bengkulu: Rp 2.827.250 (2025: Rp 2.670.039)
- Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.673.861 (2025: Rp 2.602.931)
- Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp 2.455.898 (2025: Rp 2.328.969)
- Jawa Timur: Rp 2.446.880 (2025: Rp 2.305.984)
- DI Yogyakarta: Rp 2.417.495 (2025: Rp 2.264.080)
- Jawa Barat: Rp 2.317.601 (2025: Rp 2.191.232)
- Jawa Tengah: Rp 2.317.386 (2025: Rp 2.169.348)
Dengan masih adanya dua provinsi yang belum menetapkan UMP, pemerintah pusat diharapkan terus melakukan koordinasi agar penetapan upah minimum dapat segera dilakukan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha maupun pekerja.
Penetapan UMP 2026 menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga daya beli pekerja sekaligus memastikan iklim usaha tetap kondusif di tengah dinamika ekonomi nasional. (*)
