Nduga (3/6/2024): Masyarakat Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, menilai mantan Penjabat (Pj) Bupati Nduga, Edison Gwijangge gagal dalam memimpin pemerintahan dan masyarakat Nduga. Demikian disampaikan Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Nduga, Namantus Gwijangge.
Menurutnya, indikator kegagalan mantan Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge itu pertama, dikarenakan roda penerintahan Nduga saat ini mengalami lumpuh total. Bahkan Kantor Bupati Nduga sudah tidak terurus lagi. Padahal kantor Bupati ini dibangun dengan megah dan menelan anggaran yang besar.
“Rumput yang ada di halaman kantor itu kian hari merambat naik ke permukaan dinding kantor. Bahkan di kantor sama sekali tidak ada aktivitas pelayanan yang berjalan, dibanding pemerintahan sebelumnya,” ungkap Namantus Gwijangge, Kamis (31/5/2024).
Kedua, pilot Susi Air yang disandera oleh KKB gagal diselamatkan, sehingga tidak berhasil menjadi negosiator baik dari timnya maupun melalui jalur keluarga.
“Beliau sebagai Pj Bupati Nduga, telah gagal memberdayakan pemerintah, dalam hal ini yaitu janji pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB,” ujar Namantus.
Kegagalan ketiga, Edison Gwijangge tidak dapat menangani pertikaian atau perang keluarga yang terjadi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Hingga saat ini, permasalahan tersebut belum tuntas secara baik. Padahal, menurut Namantus, Edison sebagai pembina politik juga keluarga dekat dari kedua belah pihak yang bertikai akibat permasalahan suara Pileg tersebut, seharusnya bisa menyelesaikan masalah tersebut dan membuat kondisi Nduga kondusif.
“Dari berbagai kejadian itu, maka publik pun menilai bahwa Pj Bupati Nduga telah gagal memimpin pemerintahan di Kabupaten Nduga pada periode satu tahun ini,” tandas Namantus Gwijangge.
Namun demikian, dirinya juga menekankan pada Edison Gwijangge dan timnya, bahwa mereka tidak bisa menyalahkan Pj Gubernur Papua Pegunungan terkait pelantikan Pj Bupati Nduga yang menggantikan Edison Gwijangge yang masih menyisakan masa jabatan empat hari.
“Ini Penjabat sementara ditunjuk bukan definitif, apalagi beliau sudah gagal dalam melaksanakan tupoksinya sebagai kepala daerah. Ya, harusnya sudah lama diganti,” tegas legiskator DPR Papua tersebut.
Oleh karena itu, dirinya berharap kepada Pj Bupati Nduga yang baru dilantik agar dapat memperbaiki pekerjaan yang belum tuntas dan gagal oleh Pj Bupati sebelumnya.
Legacy Buruk yang Ditinggalkan
Legacy buruk yang ditinggalkan mantan Pj Bupati Nduga Edison Gwijangge tak hanya itu saja. Bahkan rumah dinas yang ia tempati selama menjabat sebagi Pj Bupati pun dimilikinya.
Tokoh Masyarakat Nduga, Denos mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, telah membangun tiga rumah dinas guna mendukung kenyamanan kepala daerah tersebut dalam menjalakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan amanat masyarakat untuk memajukan serta membuat daerah itu lebih baik.
Namun sayangnya, dua dari ketiga rumah dinas yang dibangun menggunakan APBD tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan mantan Bupati Kabupaten Nduga Wentius Nimiangge dan mantan Pj Bupati Edison hingga saat ini masih menempati rumah dinas tersebut, sehingga Pj Bupati Nduga yang baru dilantik dan datang ke Nduga untuk melaksanakan tugasnya tidak ada tempat tinggal.
“Mereka tak hanya menempati, tetapi juga memiliki. Karena di halaman rumah dinas yang dibangun dengan APBD itu, mantan Bupati dan mantan Pj Bupati Nduga ini menguburkan anaknya di situ. Secara adat Papua, mereka sudah memiliki rumah tersebut dan tidak akan melepasnya karena ada makam anaknya,” ungkap Denos.
Selain rumah dinas, aset Kabupaten Nduga seperti motor dan mobil juga dimiliki oleh mantan Pj Bupati tersebut.
“Aset Pemkab Nduga seperti motor dan mobil yang digunakan selama masa jabatan itu jadi milik pribadi. Aset Pemkab Nduga di data nihil, sementara pengeluaran APBD jumlahnya tidak sedikit dan ini menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat Ndugar, kemana uang dari APBD tersebut?,” terang Denos.
Denos berharap, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Nduga menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena dana APBD yang ada banyak disalahgunakan sehingga masyarakat Nduga tidak dapat merasakan manfaatnya. Terkait rumah dinas, ia juga meminta agar mantan Bupati dan Pj Bupati Nduga segera mengembalikan rumah dinas tersebut untuk pejabat atau kepala daerah yang baru.
“Pejabat baru yang datang ini, mereka mau tidur di mana? Kalau rumah dinas yang ada, dimiliki oleh mantan Bupati dan Pj Bupati Nduga,” pungkasnya. (*)
