Jakarta, Nusantara Info: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran inspektorat daerah dalam mengawasi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung kepada masyarakat di daerah. Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.
Tito mengatakan, inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak boleh hanya menjadi lembaga pengawasan pasca-kejadian, tetapi harus proaktif memberi masukan dan peringatan dini sebelum masalah muncul.
“Saya tadi menyampaikan para inspektur daerah ini juga jangan hanya mengawasi saja kalau sudah kejadian. Tapi juga memberikan masukan, warning. Itu yang saya sampaikan dengan istilah foresight,” ujar Mendagri kepada awak media usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Dorong Efisiensi Belanja Daerah
Dalam kesempatan itu, Tito juga menyoroti dinamika pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) yang tengah menjadi perhatian sejumlah pemerintah daerah. Ia mendorong agar Pemda mampu melakukan efisiensi anggaran, terutama terhadap belanja birokratis seperti rapat-rapat dan perjalanan dinas yang dinilai belum berdampak langsung pada masyarakat.
Menurutnya, pengalaman masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan program secara efektif dan efisien dengan anggaran terbatas.
“Saat itu, Pemda bisa tetap bekerja optimal meski banyak pembatasan. Artinya, efisiensi itu bisa dilakukan tanpa menurunkan kinerja,” jelasnya.
Inovatif Meningkatkan Pendapatan Daerah
Selain efisiensi, Tito meminta pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil. Ia mencontohkan potensi besar dari sektor pajak dan retribusi restoran maupun hotel yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Pemda harus bisa membangun sistem yang memastikan potensi pajak masuk penuh ke kas daerah. Selama ini masih banyak kebocoran,” tegasnya.
Mendagri juga menekankan pentingnya sinergi daerah dengan program nasional. Selain dapat membantu target pemerintah pusat, langkah tersebut juga dapat membuka lapangan kerja baru di masyarakat.
Dorong UMKM dan Iklim Ekonomi Lokal
Lebih lanjut, Tito menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, penyederhanaan perizinan dan kemudahan akses menjadi kunci untuk menjaga daya tahan ekonomi lokal.
“Contohnya di Yogyakarta, Sri Sultan memberi banyak kemudahan untuk UMKM. Hasilnya, saat Covid ekonomi tetap tumbuh positif karena UMKM-nya hidup,” ungkapnya.
Dengan pengawasan yang kuat, efisiensi anggaran, serta inovasi pendapatan yang berpihak pada rakyat, Tito berharap pemerintah daerah dapat memperkuat fondasi tata kelola yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
