Jakarta (8/12/2023): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap strategi peningkatan investasi di daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023. Mendagri mengatakan, investasi tidak hanya berasal dari pihak asing, tetapi juga nasional dan lokal. Menurutnya, investasi di daerah bisa maju ketika sektor swastanya hidup. Ketika sektor swasta hidup, maka kesejahteraan rakyat otomatis meningkat.
“Begitu swastanya hidup uang bergerak, beredar di masyarakat, daya beli masyarakat meningkat, purchasing power-nya meningkat dan pertumbuhan ekonomi angka nomor satu yang membangun angka pertumbuhan ekonomi itu adalah purchasing power, daya beli, konsumsi rumah tangga. Itu nomor satu [yang memicu] pertumbuhan ekonomi,” katanya di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Mendagri menjelaskan, ketika pemerintah daerah (Pemda) ingin menghidupkan sektor swasta, ada syarat yang harus dilakukan. Salah satu syaratnya yaitu memberikan kepastian hukum bagi investor. Poin ini termasuk kejelasan batas wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak melanggar aturan. Hal ini seperti detail letak daerah komersial, daerah perumahan, daerah hijau, serta aspek lainnya. Mendagri mengingatkan, investasi akan masuk ketika batas wilayahnya tidak terjadi sengketa.
“Nah, mekanisme untuk menyelesaikan batas wilayah, itu ujungnya Permendagri. Permendagri tidak pernah kami melakukan top-down, karena ini menyangkut aspek sosial, tapi melalui bottom-up. Kita berharap daerah-daerah yang bersengketa antarkabupaten, antarprovinsi, untuk bupati menyelesaikan antarkecamatan, antardesa,” ungkapnya.
Strategi peningkatan investasi lainnya, lanjut Mendagri, yaitu adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi terobosan untuk mempermudah perizinan berusaha. MPP dengan pelayanan sistem satu atap (one roof system) telah memberikan banyak keuntungan bagi berbagai pihak. Selain memudahkan pelayanan bagi masyarakat, layanan ini juga dinilai mampu mengurangi potensi pungli.
“Mal Pelayanan Publik ini sangat bagus, terbuka, murah, satu pintu, tidak perlu lagi door to door datang ke dinas ini, ke dinas ini, ke kantor ini, kelurahan, kecamatan dan seterusnya, K/L (kementerian/lembaga) ini, dengan one roof ini semua ada di tempat itu, sehingga akan lebih mudah,” ujarnya.
Mendagri mengungkapkan, hingga saat ini baru 175 daerah yang memiliki MPP. Sedangkan 334 kabupaten/kota diketahui belum memiliki fasilitas tersebut dan proses pembangunannya terus dikejar. Di sisi lain, berbagai terobosan dari kepala daerah juga sangat dibutuhkan untuk kemajuan MPP agar sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini seperti yang dilakukan Kota Makassar, yang MPP-nya tidak lagi dalam bentuk gedung, tetapi virtual (metaverse).
“Jadi tidak perlu datang fisik ke kantor Mal Pelayanan Publik, karena ada kantor Mal Pelayanan Publik virtual, begitu masuk dengan password masuk, ketemu sama avatarnya bagian perizinan dari dinas pelayanan satu pintu. Ketemu lagi dengan avatarnya yang mengurusi masalah sertifikat pertanahan dan semuanya online,” terangnya.
Strategi lain yang tak kalah penting, kata Mendagri, mendorong peningkatan integritas dan kesejahteraan bagi para petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Di antaranya dengan memberikan kenaikan tunjangan serta reward sesuai prestasi yang telah dilakukan.
“DPMPTSP ini termasuk yang kalau tidak salah low risk low profit, jadi kalau bisa memang kita harus buat iklimnya menjadi low risk high profit. Caranya bagaimana? Selain reward tadi, saya akan mendorong masalah [peningkatan] karier,” tandasnya. (*)
