Jakarta, Nusantara Info: Birokrasi sering kali dianggap sebagai sistem yang kaku, tidak efisien dan lamban dalam menghadapi perubahan. Namun nyatanya, menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto, birokrasi yang kuat dan efektif adalah fondasi utama bagi negara yang ingin menjadi lokomotif inovasi.
“Pada titik ini inovasi harus menjadi inti dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, artinya birokrasi tidak boleh lagi berjalan seperti biasa (business as usual), tetapi harus thinking out of the box, mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru, dan berani keluar dari zona nyaman,” ungkapnya saat membuka kegiatan Knowledge Sharing dan Peluncuran Buku ‘Bagaimana Membentuk Negara yang Berjiwa Kewirausahaan: Mengapa Inovasi Membutuhkan Birokrasi’, di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kamis (10/4/2025).
Erwan menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto dalam program kerja Asta Cita telah menegaskan bahwa reformasi birokrasi atau reformasi tata kelola tetap menjadi salah satu prioritas. Arahan Presiden agar birokrasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasi kebijakan.
“Untuk mewujudkan arahan Presiden itu, birokrasi perlu mentransformasikan layanan publik dengan menggunakan pendekatan digital, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan melakukan pengelolaan ASN,” ujarnya.
Pada kegiatan knowledge sharing dan peluncuran buku yang ditulis oleh Rainer Kattel, Wolfgang Drechsler dan Erkki Karo ini, Erwan juga menyampaikan studi di berbagai negara maju yang menyebut keberhasilan inovasi tidak hanya bertumpu pada sektor swasta, tetapi juga pada peran aktif pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung riset, teknologi, dan kewirausahaan. Birokrasi yang profesional berorientasi pada misi, serta adaptif terhadap perubahan dan mampu menjadi katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
Menurutnya, di tengah tantangan global dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, sudah saatnya mendesain ulang kebijakan dan sistem kerja birokrasi agar lebih responsif dan transformatif. Peran instansi pemerintah, khususnya yang berfungsi sebagai kementerian/lembaga meso, harus mampu merumuskan kebijakan yang mendorong ekosistem inovatif, mendukung kolaborasi lintas sektor, serta menciptakan solusi-solusi kreatif dan inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, Indonesia memiliki kesempatan untuk mentransformasi birokrasi menjadi mesin inovasi dan kemajuan. Perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, tetapi juga memposisikan negara sebagai pemimpin dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Birokrasi negara yang ditata ulang bukan sekadar alat administrasi, tetapi merupakan fondasi dari masyarakat yang makmur dan berkeadilan,” tutur Erwan.
Pada kesempatan yang sama Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo menyampaikan bahwa upaya Indonesia untuk menangani tantangan besar seperti ketahanan iklim, urbanisasi, dan transformasi digital membutuhkan peran negara yang lebih proaktif dan terkoordinasi. Hal ini menekankan perlunya birokrasi menggabungkan perencanaan jangka panjang dengan kelincahan dalam merespon krisis, seperti yang ditunjukkan selama pandemi Covid-19.
“Pandemi telah menunjukkan bahwa kapasitas jangka panjang untuk menyiapkan ‘fungsi inti pemerintah’ menjadi dasar bangunan vital yang dibutuhkan untuk merespon krisis secara tangkas dan menunjukkan bahwa masa depan birokrasi inovasi adalah membangun stabilitas yang tangkas ke dalam DNA setiap organisasi. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat memperkuat kapasitasnya untuk mengelola tantangan lintas sektor yang kompleks,” pungkas Eko. (*)
