Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menanggapi pemberitaan soal Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut mengembalikan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, dana sebesar Rp100 triliun yang dikembalikan bukan berasal dari anggaran yang telah dicairkan, melainkan dana tambahan yang sempat diajukan BGN namun belum dianggarkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Yang saya tahu dia balikin Rp100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa (14/10/2025).
Rp71 Triliun Sudah Dianggarkan
Purbaya menegaskan bahwa anggaran utama sebesar Rp71 triliun yang tercantum dalam pagu APBN 2025 telah diterima dan dikelola oleh BGN.
Ia mengatakan, Kemenkeu akan terus memantau penyerapan anggaran tersebut hingga akhir tahun agar program MBG bisa berjalan maksimal.
“Justru yang kita lihat itu yang Rp71 triliun, bukan yang dibalikin ya. Yang dianggarkan itu kita pantau, berapa yang diserap sampai akhir tahun. Programnya bagus, harusnya kita dorong supaya penyerapannya juga bagus,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, per Oktober 2025, tingkat penyerapan anggaran MBG baru mencapai sekitar 23 persen. Karena itu, ia menargetkan agar BGN dapat meningkatkan realisasi anggaran sebelum akhir tahun.
“Kita pastikan dia bisa menyerap dengan baik Rp71 triliun sampai akhir tahun,” ucapnya.
Klarifikasi Kepala BGN
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran MBG tahun ini dialokasikan sebesar Rp71 triliun, sementara dana cadangan (standby fund) mencapai Rp100 triliun.
Namun, hanya sekitar Rp99 triliun yang bisa diserap secara efektif, sedangkan Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena belum bisa dimanfaatkan hingga akhir tahun.
“Anggaran MBG tahun ini Rp71 triliun, ada standby fund Rp100 triliun, tetapi yang bisa diserap hanya Rp99 triliun. Sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan di Bogor, Senin (13/10/2025).
Anggaran BGN 2026 Naik Tajam
Meski penyerapan tahun ini belum maksimal, alokasi anggaran untuk BGN pada tahun depan justru meningkat signifikan.
Dadan menyebut, BGN akan menerima Rp268 triliun pada 2026, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan tambahan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan APBN untuk program MBG 2026 mencapai Rp335 triliun.
“Dengan jumlah penerima manfaat 82,9 juta orang, setiap hari kami menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tapi bagi kami, itu adalah kebutuhan satu hari,” ungkap Dadan.
Kemenkeu dan BGN kini berkomitmen untuk memastikan program MBG berjalan efisien dan transparan, terutama karena program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dengan skala penerima manfaat yang luas dan dukungan anggaran besar, BGN diharapkan dapat menjadi pionir pengelolaan anggaran publik yang akuntabel dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. (*)
