Jakarta, Nusantara Info: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengungkap adanya temuan serius terkait praktik jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat, serta proyek fiktif di Sumatera Selatan. Menurutnya, fenomena ini menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia masih jauh dari kata tuntas.
“Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita, dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Purbaya meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) segera berbenah dan memperkuat disiplin tata kelola serta pengelolaan anggaran publik. Ia menekankan pentingnya integritas dalam birokrasi agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak semakin menurun.
Mengutip hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Purbaya mengungkap skor integritas nasional Indonesia baru mencapai 71,53, masih di bawah target 74. Sementara itu, rata-rata skor integritas di tingkat provinsi hanya 67, dan kabupaten 69, yang menempatkan sebagian besar daerah dalam kategori zona merah atau rentan.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Untuk saya yang penting, ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan di pusat saja,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tata kelola yang bersih dan efisien akan memperkuat kepercayaan publik, menarik investasi, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” tutup Purbaya. (*)
