Jakarta (27/10/2023): Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa pembangunan mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) merupakan proyek rugi. Namun transportasi publik itu tetap perlu dibangun karena merupakan keputusan politik.
“Memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tetapi kalau itu dihitung rugi terus, apa kita tidak akan membangun MRT?” ujar Jokowi pada BNI Investor Daily Summit (IDS) 2023, di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Dia mencontohkan, pembukaan bottlenecking sudah dilakukan pemerintah untuk pembangunan MRT dan LRT. Pembangunan MRT sudah direncanakan 26 tahun lalu.
“Rencana itu ada, tetapi tidak dieksekusi. Memang ada problem-nya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi, kesimpulan rugi,” kata Jokowi.
Sama halnya dengan MRT, dia menceritakan bahwa LRT akhirnya dibangun dengan mitigasi menutup kerugian dari pemasukan electronic road pricing (ERP).
“Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan,” kata Jokowi.
Dia mengatakan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 800 miliar disebut wajar karena kewajiban pelayanan publik, bukan perusahaan untung dan rugi.
Sementara itu Jokowi juga memaparkan kiat pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di masa transisi tahun politik. Pertumbuhan ekonomi tahun depan akan dijaga dengan mempertahankan peningkatan ekspor meski hal ini tidak mudah.
Di sisi lain, pemerintah juga akan menjaga investasi agar terus meningkat. Sebab, basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dikendalikan sektor konsumsi, baik pemerintah maupun swasta. “Kita harapkan kalau bisa meningkatkan ekspor, investasi, itu yang jadi dasar pertumbuhan ekonomi,” tegas Jokowi.
Jokowi memaparkan untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya dilakukan sisi makro saja. Pemerintah sudah memiliki tim di masing-masing kementerian dan lembaga untuk mengawal jalannya kebijakan yang dibuat pemerintah.
“Ini biasanya yang senang terjun di lapangan, anak-anak muda, kawal, cek, awasi. Sehingga selesai betul dengan kebijakan yang sudah kami putuskan,” ujar Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan BNI Investor Daily Summit (IDS) 2023 sangat diperlukan untuk dunia investasi. Dia berharap, acara serupa banyak diselenggarakan untuk meningkatkan investasi ke Indonesia.
“Mendorong kepercayaan investor kepada negara kita Indonesia. Kalau nggak ada acara-acara seperti ini, investasi kan tidak terdorong, baik investor dalam negeri maupun luar negeri, saya kira acara seperti ini harus diperbanyak,” pungkasnya. (*)
