Jakarta, Nusantara Info: Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Desember 2025 tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut nyaris menyentuh batas aman defisit fiskal sebesar 3 persen dari PDB yang ditetapkan pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui realisasi defisit APBN 2025 melebar dan melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp662 triliun atau 2,78 persen dari PDB. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional tetap terkendali.
“Memang defisitnya meleset dari target, namun kami pastikan defisit tetap terjaga dan tidak melebihi 3 persen dari PDB,” ujar Purbaya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Menkeu, pelebaran defisit terutama dipicu oleh belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan, khususnya untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan fondasi ekonomi nasional.
Pendapatan Negara Belum Maksimal
Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara pendapatan negara sepanjang 2025 mencapai Rp2.756,3 triliun, atau sekitar 91,7 persen dari target APBN. Capaian tersebut masih tertinggal dibandingkan realisasi belanja negara yang lebih agresif.
Dari sisi perpajakan, penerimaan tercatat sebesar Rp2.217,9 triliun atau 89 persen dari target, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan bea dan cukai Rp300,3 triliun.
Purbaya menjelaskan, penerimaan pajak hanya mencapai 87,6 persen dari target, sementara penerimaan bea cukai sebesar 99,6 persen. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target hingga 104 persen, dengan realisasi mencapai Rp534,1 triliun.
Belanja Negara Lebih Agresif
Sementara itu, realisasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun, atau 95,3 persen dari target APBN. Pemerintah menilai belanja tersebut bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan serta perlindungan sosial.
“Belanja negara cukup adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas pemerintah,” kata Purbaya.
Belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat melampaui target hingga 129 persen, dengan nilai mencapai sekitar Rp1.500,4 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target.
Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp849 triliun, atau 92,3 persen dari target, yang digunakan untuk mendukung layanan publik, pembangunan daerah, serta penguatan ekonomi lokal.
Meski defisit mendekati ambang batas, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal serta memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Purbaya menambahkan, pengelolaan fiskal ke depan akan tetap mengedepankan keseimbangan antara stimulus ekonomi, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal jangka menengah. (*)
