Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah resmi menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada tahun ini. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Airlangga menyebutkan, program pertama adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta lulusan S1, D3, atau setara untuk ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, peserta menerima uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan total anggaran Rp198 miliar.
“Ini link and match dengan sektor industri, penerima manfaat tahap pertama 20 ribu orang, selama enam bulan diberikan uang saku sebesar UMP,” jelas Airlangga.
Perluasan Insentif Pajak dan Bantuan Pangan
Program kedua, perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Skema ini menargetkan 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar hingga akhir 2025.
Program ketiga, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk Oktober–November 2025 dengan dana Rp7 triliun. Evaluasi akan dilakukan untuk bulan Desember.
Perlindungan Sosial dan Perumahan Pekerja
Program keempat, subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi 731.361 pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi transportasi daring, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Total anggaran sekitar Rp36 miliar disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.
Program kelima, manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dengan menurunkan bunga kredit pembiayaan perumahan pekerja. Targetnya Rp150 miliar untuk 1.000 penerima manfaat tahun ini, mendukung program Presiden Prabowo menyediakan 3 juta rumah.
Padat Karya Tunai dan Deregulasi RDTR
Program keenam, Padat Karya Tunai oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub untuk September–Desember 2025. Targetnya 609.465 penerima manfaat dengan anggaran Rp3,5 triliun (KemenPU) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub).
Program ketujuh, percepatan deregulasi PP 28 Tahun 2025 dengan integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah mengalokasikan dana Rp3,5 miliar per RDTR dan sekitar Rp1 triliun untuk keseluruhan program.
Ekosistem Gig Economy
Program kedelapan, pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan penyediaan coworking space di Jakarta dan perluasan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.
“Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia, juga mendorong dana di Ekraf,” tambah Airlangga.
Delapan program akselerasi pembangunan 2025 ini diharapkan memperkuat sektor ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, hingga gig economy. Pemerintah menargetkan percepatan realisasi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. (*)
