Jakarta, Nusantara Info: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap langkah dalam penanganan situasi nasional, termasuk demonstrasi, berjalan sesuai koridor hukum dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM).
Hal ini disampaikan Menko Yusril usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Bapak Presiden memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar. Dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas jajaran pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional. Tugas utama Menko Kumham Impas, menurut Yusril, adalah memastikan aparat penegak hukum bertindak sesuai aturan dengan tetap mengedepankan perlindungan HAM.
“Jangan sampai ada satu tindakan di luar koridor hukum yang berlaku,” tegasnya.
Lebih jauh, Yusril menjelaskan bahwa penegakan hukum akan diberlakukan secara tegas kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan momen demonstrasi untuk melakukan tindak kejahatan.
“Penegakan hukum yang ditegaskan Pak Presiden itu hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk perusakan, pembakaran, atau pencurian,” jelasnya.
Meski begitu, Yusril menegaskan bahwa tindakan aparat harus tetap mengikuti kaidah hukum. Jika terdapat pelanggaran oleh aparat, maka mereka juga harus ditindak.
Dalam keterangannya, Yusril menegaskan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak warga negara.
“Rakyat tidak perlu merasa takut atau khawatir. Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, atau perasaan melalui unjuk rasa sepanjang dilakukan dengan damai, tertib, dan mengikuti koridor hukum yang berlaku,” pungkas Yusril. (*)
