Pemerintah Targetkan Zero ODOL pada 1 Januari 2027: Potensi Investasi Rp48,9 Triliun di Sektor Logistik

Bagikan

Pemerintah Targetkan Zero ODOL pada 1 Januari 2027: Potensi Investasi Rp48,9 Triliun di Sektor Logistik
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menyampaikan target Zero ODOL pada pembukaan ALFI CONVEX 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/11/2025). (Foto: Yoyoh Sulastri)

Tangerang Selatan, Nusantara Info: Pemerintah menargetkan zero truk Over Dimension and Overload (ODOL) atau truk lebih dimensi dan lebih muatan pada 1 Januari 2027 mendatang. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam paparannya saat membuka ALFI CONVEX 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Rabu (12/11/2025).

AHY mengakui, penerapan kebijakan Zero ODOL pada awalnya akan memberikan efek langsung berupa kenaikan biaya logistik dan inflasi. Namun, efek tersebut diproyeksikan bersifat sementara.

“Efek jangka menengah hingga panjangnya, justru yang akan terasa adalah potensi investasi hampir Rp50 triliun, tepatnya Rp48,9 triliun. Utamanya berasal dari pelaku industri yang menambah armada baru dan memperbarui kendaraan yang sebelumnya ODOL,” ujarnya.

Menurut AHY, implementasi Zero ODOL diperkirakan akan meningkatkan biaya logistik sebesar 3,3% dan menambah inflasi sekitar 0,02% hingga 0,14%. Di sisi lain, manfaat positif yang muncul meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06%–0,08% dan manfaat sosial senilai Rp1,4 triliun per tahun.

Data dari focus group discussion (FGD) pemerintah menunjukkan, sekitar 35% asosiasi pedagang besar, menengah, dan UMKM menyatakan minat menambah armada baru sesuai standar ODOL. Selain itu, investasi juga akan muncul dari pembangunan gudang dan warehouse, yang diharapkan memberikan efek pengganda ekonomi di berbagai daerah.

“Selain kuantitatif, secara kualitatif, ini akan menciptakan rasa aman karena tidak ada lagi truk obesitas yang melaju di jalan,” tegas AHY.

Salah satu tujuan jangka panjang kebijakan Zero ODOL adalah menurunkan biaya logistik dari 14,2% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 8% pada 2045. Hal ini penting karena transportasi darat masih mendominasi biaya logistik, dengan kontribusi sekitar 49,6%, sehingga membebani jalan raya. AHY menekankan perlunya penguatan transportasi laut, udara, dan kereta api sebagai solusi agar distribusi logistik lebih seimbang.

Baca Juga :  Stok Beras di Papua Aman 4 Bulan ke Depan, Pj Gubernur Agus Fatoni Pastikan Distribusi Lancar

“Kalau kita bisa mengoptimalkan semua moda transportasi, akan tercipta keseimbangan yang lebih baik bagi sektor industri dan perdagangan,” ungkap AHY.

Menanggapi kebijakan ini, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, menegaskan komitmennya mendukung pemberantasan kendaraan ODOL. Akbar yang juga Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) menyatakan perusahaannya akan melakukan shifting pengangkutan dari truk ke kereta api.

“InsyaAllah, mulai 18 November, pengiriman dari kawasan Krakatau Steel di Cilegon akan menggunakan kereta api,” ucapnya.

Dengan langkah ini, pemerintah dan pelaku industri berharap kebijakan Zero ODOL tidak hanya meningkatkan keselamatan dan efisiensi logistik, tetapi juga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (*)

Bagikan pendapatmu tentang artikel di atas!

Bagikan

Pos terkait