Jakarta, Nusantara Info: Pemerintah tengah menelusuri dugaan penyelundupan 250 ton beras ilegal asal Thailand yang masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh. Indikasi awal menunjukkan adanya penerbitan izin impor sebelum rapat koordinasi resmi pemerintah digelar, memunculkan dugaan bahwa aksi tersebut telah direncanakan.
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengungkap bahwa izin impor dari Thailand diduga sudah terbit bahkan sebelum rapat koordinasi mengenai impor beras dilakukan pada 14 November 2025.
“Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Memang sudah direncanakan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Tidak Ada Izin dari Kementan dan Kemendag
Amran memastikan tidak ada satu pun pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyetujui impor tersebut. Pemeriksaan internal telah dilakukan kepada jajaran Dirjen, Deputi, dan Bapanas.
“Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelas Amran.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga tidak pernah menerbitkan izin impor terkait kasus ini.
“Kami telepon Menteri Perdagangan tadi langsung, beliau katakan bahwa tidak ada, tidak izin,” tegas Amran.
Kasus Berawal dari Temuan 250 Ton Beras di Gudang Sabang
Kasus ini mencuat setelah pemerintah menerima laporan sekitar pukul 14.00 WIB bahwa terdapat 250 ton beras impor ilegal di sebuah gudang milik PT Multazam Sabang Group di Sabang, Aceh. Perusahaan tersebut diduga melakukan impor tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Setelah laporan diterima, Amran langsung berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan seluruh aktivitas di lokasi dan memastikan beras tidak keluar dari gudang.
Pemerintah kemudian memerintahkan penyegelan penuh terhadap fasilitas tersebut.
Impor Dilarang Karena Stok Nasional Cukup
Amran menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan tegas bahwa pemerintah tidak membuka keran impor beras karena stok nasional mencukupi. Ia menyebut stok sempat mencapai 4,2 juta ton dan saat ini berada di angka sekitar 3,8 juta ton.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkas Amran. (*)
