Mappi (16/10/2023): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi, Provinsi Papua Selatan, terus melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi dan melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok, khusunya dalam tiga bulan ke depan atau menjelang akhir tahun 2023 serta Hari Raya Natal.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan menggelar rapat bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kabupaten Mappi di Pendopo, Senin (16/10/2023).
“Pemerintah daerah (Pemda) melalui dinas terkait mempunyai kewajiban dan hak untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap stabilitas harga dan stok ketersediaan pangan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Pengembangan di sektor pertanian dan perikanan perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di masyarakat,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Mappi, Michael R. Gomar dalam sambutannya.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kebutuhan Kebutuhan masyarakat bukan hanya tentang Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi baik di sektor pertanian, perikanan maupun beberapa sektor lainnya.
“”Saya berharap, kita secara bersama-sama dengan tim TPID dan stagas pangan terus melakukan pengasawan serta melakukan kontrol terhadap kebutuhan pokok masyarakat dalam menyambut akhir tahun 2023. Dan hal itu perlu dilakukan pengawasan terkait stabilitas harga serta ketersedian pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Gomar.
Menurut Gomar, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi langsung di pasar maupun tempat usaha untuk pengendalian harga barang dan jasa tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap inflasi. Sehingga diharapkan untuk mengurangi tekanan inflasi, perlu fungsi kontrol dari tim TPID serta terobosan-terobosan baru yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan serta sektor lainnya. Dengan tujuan dapat menyediakan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gomar juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perindagkop dan Polres Mappi telah berupaya dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa kebutuhan dasar masyarakat. (*)
