Jayapura, Nusantara Info: Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, kembali menunjukkan komitmennya dalam membenahi tata kelola pemerintahan di Bumi Cenderawasih. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat strategis bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/7/2025)
Ini menjadi kali ketiga Fatoni menggelar rapat koordinasi sejak resmi menjabat, dengan fokus utama pada dua hal penting: optimalisasi realisasi anggaran dan penataan organisasi birokrasi.
Dalam arahannya, Fatoni menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran oleh seluruh OPD, khususnya untuk program prioritas daerah. Ia juga meminta setiap satuan kerja melakukan evaluasi terhadap anggaran yang dinilai tidak efisien.
“Saya minta realisasi anggaran dimaksimalkan. Anggaran-anggaran yang tidak efisien dikurangi atau dialihkan, sementara anggaran yang tidak bisa direalisasikan tidak perlu dipaksakan untuk dialihkan,” tegasnya.
Kebijakan ini, menurut Fatoni, sejalan dengan instruksi Presiden RI dan surat edaran Menteri Dalam Negeri dalam rangka mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah. Fatoni juga menyampaikan bahwa anggaran Pemprov Papua ke depan akan diarahkan pada program-program mendesak, pelayanan dasar, dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
Tak hanya itu, Fatoni turut menyoroti persoalan struktural dalam organisasi perangkat daerah. Ia menyatakan keprihatinan atas masih banyaknya jabatan pelaksana tugas (Plt) yang belum didefinitifkan, yang dinilai bisa memperlambat kinerja birokrasi.
“Saya mendorong agar jabatan Plt segera didefinitifkan, khususnya pada unit yang mengalami perubahan struktur organisasi. Ini penting agar organisasi bekerja lebih optimal,” ujarnya.
Fatoni juga menambahkan, pejabat yang terdampak perubahan struktur dan kini berstatus nonjob akan dipertimbangkan untuk kembali dikukuhkan pada posisi yang sesuai. Menurutnya, penataan birokrasi ini bukan sekadar soal jabatan, tapi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi total dan berkelanjutan yang terus diupayakan Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Fatoni.
“Kita ingin pemerintahan di Papua ini efektif, efisien, dan akuntabel. Semua harus bekerja demi rakyat,” pungkasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), para Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, serta Direktur dari berbagai OPD di lingkungan Pemprov Papua. (*)
