Kepulauan Yapen, Nusantara Info: Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni meninjau langsung pelaksanaan Gerai Perikanan Tangkap yang digelar di Pulau Cina Kecil, Serui Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (31/7/2025). Kegiatan ini memberikan layanan gratis berupa pengukuran, pendaftaran kapal perikanan, serta penerbitan dokumen e-Pas Kecil dan E-BKP untuk para nelayan lokal.
Dalam kunjungannya, Fatoni menyampaikan apresiasi terhadap para nelayan yang telah secara aktif mendaftarkan kapalnya. Menurutnya, legalitas kapal bukan hanya soal administrasi, melainkan instrumen penting untuk memperkuat posisi dan masa depan ekonomi nelayan.
“Bapak/Ibu yang hari ini mendaftarkan kapal akan memperoleh manfaat yang lebih besar, seperti akses permodalan, bantuan pemerintah, hingga kepastian hukum kepemilikan kapal,” ujar Fatoni.
280 Nelayan Telah Mendaftarkan Kapalnya
Hingga hari kegiatan berlangsung, tercatat 280 nelayan telah mengikuti proses pendaftaran kapal. Capaian ini menjadi langkah awal penting untuk membangun sistem perikanan yang legal, produktif, dan berkelanjutan, terlebih Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor kelautan.
“Bekerjalah dengan keras. Bapak/Ibu adalah pahlawan—untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa,” tambah Fatoni, menyampaikan dukungan moril kepada para nelayan.
Perkuat Demokrasi Menjelang PSU Papua 2025
Fatoni juga memanfaatkan kunjungannya untuk mengingatkan warga akan pentingnya partisipasi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025. Ia mengimbau masyarakat tetap menggunakan hak pilih sebelum atau sesudah melaut.
“Yang melaut, coblos dulu baru melaut, atau sebaliknya. Yang penting gunakan hak pilih. Siapa pun yang terpilih nanti, harus kita dukung bersama,” tegasnya.
Perikanan Jadi Andalan Ekonomi Papua
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Imam Djuniawal, menyatakan bahwa sektor perikanan merupakan kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Papua. Bahkan, Yapen menjadi satu-satunya wilayah yang mampu mengekspor ikan langsung dari daerahnya sendiri.
“Ini kekuatan yang harus kita jaga dan dorong bersama. Legalitas dan sistem yang baik akan mempercepat kemajuan sektor ini,” ujarnya.
Kegiatan seperti Gerai Perikanan Tangkap menjadi bukti bahwa pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat adalah strategi efektif untuk membangun sistem kelautan yang inklusif dan terintegrasi. Namun demikian, konsistensi dalam pengawasan, tindak lanjut pasca-pendaftaran, serta integrasi data kapal secara digital menjadi tantangan nyata yang harus segera direspons oleh pemerintah pusat dan daerah.
Gerai Perikanan Tangkap di Pulau Cina Kecil tak hanya menjadi ruang layanan teknis, tapi juga panggung bagi upaya nyata penguatan legalitas ekonomi nelayan, peningkatan partisipasi politik, dan pembangunan sistem kelautan yang berkeadilan di Papua. (*)
