Jayapura, Nusantara Info: Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua jadi sorotan nasional. Untuk memastikan proses berjalan lancar, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, jajaran Forkopimda, serta pimpinan lembaga penyelenggara pemilu meninjau langsung sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jayapura, Jumat (1/8/2025).
Pemantauan dilakukan di dua TPS strategis, yakni TPS 06 Kelurahan VIM, Abepura, tempat Wali Kota Jayapura Abisari Rollo memberikan suara, dan TPS 33 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, tempat Bupati Jayapura Yunus mencoblos.
“Secara umum, semua proses berjalan rapi dan tertib. Tidak ada gangguan yang berarti. Ini berkat sinergi semua pihak,” ujar Pj Gubernur Agus Fatoni.
Turut hadir dalam pemantauan lapangan ini Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Bawaslu RI Puadi, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, serta aparat keamanan dari TNI dan Polri yang tergabung dalam Forkopimda.
Distribusi Logistik Aman hingga Daerah Terpencil
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa distribusi logistik PSU telah dilakukan secara maksimal, termasuk ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Mamberamo Raya.
“Meski ada tantangan seperti sungai yang kering sehingga perahu tidak bisa melintas, kami sudah siasati dengan helikopter. Semua TPS sudah menerima logistik,” jelas Afifuddin.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers, untuk ikut mengawal proses pemungutan suara hingga tahap penetapan berjalan dengan integritas.
Wamendagri Harap Papua Segera Tuntaskan Proses Demokrasi
Wamendagri Ribka Haluk memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, Forkopimda, dan masyarakat Papua yang berpartisipasi aktif dalam PSU ini. Ia menekankan pentingnya menyukseskan proses demokrasi yang adil dan transparan di Papua, provinsi terakhir yang belum menyelesaikan pemilihan gubernur definitif.
“Dukungan dari masyarakat Papua sangat krusial. Harapannya, PSU ini bisa selesai tahun ini juga agar Papua memiliki pemimpin yang sah dan mendapat legitimasi penuh dari rakyat,” kata Ribka.
Sorotan Nasional atas PSU Papua
Pemantauan langsung oleh pejabat pusat menandakan bahwa PSU di Papua bukan sekadar agenda lokal, tapi merupakan bagian penting dari konsolidasi demokrasi nasional. Di tengah tantangan geografis dan sosial, kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi kunci utama suksesnya PSU ini. (*)
