Jakarta, Nusantara Info: Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menegaskan Indonesia siap keluar dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump apabila keberadaannya tidak lagi memberikan manfaat bagi kepentingan nasional maupun perjuangan rakyat Palestina. Sikap tersebut menegaskan posisi Indonesia yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sekaligus menjaga kedaulatan kebijakan luar negeri.
Menurut Prabowo, keikutsertaan Indonesia dalam BoP bersifat kondisional dan akan dievaluasi berdasarkan hasil nyata yang diperoleh. Jika forum tersebut dinilai tidak produktif atau bahkan kontraproduktif, Indonesia tidak akan ragu untuk mundur.
“Selama kita di dalam BoP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar,” ujar Prabowo dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, Kamis (19/3/2026).
Ia menambahkan, keputusan untuk keluar tidak harus melalui konsultasi dengan anggota lain dalam Group of Eight. Indonesia memiliki hak penuh untuk menentukan sikap sesuai kepentingan nasional.
Prabowo juga menjelaskan latar belakang Indonesia bergabung dalam forum tersebut. Keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan strategis dengan tujuan utama mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
Keterlibatan Indonesia bermula saat Prabowo menyampaikan pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 September 2025 di Amerika Serikat. Dalam pidato tersebut, ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian permanen antara Israel dan Palestina.
Beberapa jam setelah pidato tersebut, Prabowo bersama tujuh pemimpin negara mayoritas Muslim yang tergabung dalam Group of Eight diundang Presiden Donald Trump untuk membahas proposal perdamaian Gaza yang dikenal sebagai 21-point plan.
Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, Mesir, dan Indonesia. Dalam pertemuan itu, utusan khusus AS Steve Witkoff membacakan secara rinci setiap poin proposal.
Prabowo mengungkapkan ketertarikannya pada poin ke-19 dan ke-20 yang memberikan peluang bagi Palestina untuk menjadi negara mandiri dan menentukan masa depannya sendiri. Proposal tersebut juga mencakup komitmen Amerika Serikat untuk memfasilitasi dialog damai antara Israel dan Palestina.
“Jadi, kita lihat ini poin 19 dan 20 ada peluang walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak. Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang kita dukung,” ungkapnya.
Para pemimpin Group of Eight kemudian menunjuk Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sebagai juru bicara untuk menyampaikan sikap mereka kepada Presiden AS. Emir Qatar menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, namun menilai hambatan utama berasal dari pihak Israel.
“We like your plan. But the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Prabowo menirukan pernyataan Emir Qatar
Setelah pertemuan tersebut, muncul gagasan pembentukan Board of Peace yang kemudian diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803. Forum ini dimaksudkan sebagai wadah internasional untuk mendorong perdamaian berkelanjutan di kawasan Gaza dan Palestina secara lebih luas.
Group of Eight kembali melakukan konsultasi internal sebelum memutuskan bergabung. Mereka menilai keterlibatan langsung di dalam BoP akan memberikan peluang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan internasional agar berpihak pada Palestina.
Prabowo menilai langkah tersebut lebih realistis dibandingkan berada di luar forum internasional yang menentukan arah perdamaian kawasan.
“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak bisa. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk,” jelasnya
Ia menegaskan bahwa partisipasi Indonesia merupakan bagian dari komitmen historis bangsa dalam mendukung kemerdekaan Palestina sejak era awal kemerdekaan Indonesia.
Prabowo berharap kehadiran Indonesia bersama negara-negara lain dapat memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya perdamaian jangka panjang dan keadilan bagi rakyat Palestina.
“Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas aktif, yakni terlibat dalam upaya perdamaian dunia tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Sikap tegas untuk keluar jika forum tidak efektif juga mencerminkan pendekatan pragmatis dalam kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. (*)
