Balikpapan, Nusantara Info: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar bekerja secara jujur, berintegritas, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Prabowo menegaskan, para petinggi BUMN yang tidak mampu menjalankan amanah tersebut diminta untuk secara sukarela menanggalkan jabatannya.
Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti praktik tata kelola yang dinilai masih lemah di sejumlah BUMN, terutama menyangkut integritas dan profesionalisme pimpinan perusahaan pelat merah.
“BUMN sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap menggantikan,” ujar Prabowo di hadapan para pejabat dan undangan.
Presiden menyatakan bahwa persoalan kinerja BUMN tidak lepas dari kualitas kepemimpinan di tingkat direksi dan komisaris. Menurutnya, masih terdapat pimpinan BUMN yang tidak kompeten dan gagal menjalankan mandat pengelolaan perusahaan, sehingga berdampak langsung pada kerugian negara.
“Pengalaman kita terlalu banyak. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membersihkan semua BUMN. BUMN kita sangat banyak, dan banyak yang rugi,” terang Prabowo.
Pada masa pemerintahannya, Prabowo menegaskan komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola BUMN. Ia menilai, BUMN memegang peran strategis dalam mengelola kekayaan negara dan harus dipimpin oleh sosok yang berintegritas, kompeten, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.
“Untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Misi itu hanya bisa dijalankan dengan rasa tanggung jawab kepada rakyat,” kata Prabowo.
Peringatan ini sekaligus menjadi sinyal kuat arah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam memperkuat reformasi BUMN, menekan praktik moral hazard, serta memastikan perusahaan negara benar-benar berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. (*)
