Para narasumber memaparkan kondisi dan proyeksi ekonomi nasional dalam Press Conference CEO Forum: Economic Outlook 2026 yang digelar Perbanas di Menara BRILiaN, Jakarta, Rabu (10/12/2025). (Foto: Istimewa)
Jakarta, Nusantara Info: Ekonomi Indonesia menjelang akhir 2025 diproyeksi menghadapi tekanan signifikan setelah bencana banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Meski demikian, kalangan perbankan tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan di kisaran 5%.
Pulau Sumatera merupakan kontributor terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II-2025 kawasan ini menyumbang 22,20% terhadap total PDB Indonesia. Dengan skala bencana yang meluas, dampaknya pun diperkirakan cukup besar terhadap aktivitas ekonomi.
“Dengan adanya bencana ini tentu saja harus dilihat dulu, karena cukup besar yang Sumatera benar ya kontribusinya terhadap PDB,” ujar Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi Perbanas, Aviliani, dalam Konferensi Pers Economic Outlook di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, proses identifikasi dan penghitungan dampak ekonomi membutuhkan waktu agar hasil analisanya komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah menghitung dampak bencana terhadap kredit perbankan, termasuk potensi gangguan pada sektor-sektor lain.
Meski tekanan cukup besar, Aviliani yakin ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5%, meskipun berada di batas bawah. “Yang tadinya 5,2%, untuk mencapai 5% masih bisa,” katanya.
Hapus Tagih dan Hapus Buku untuk Nasabah Terdampak
OJK bersama pemangku kepentingan tengah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah terdampak sekaligus menjaga rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) agar tidak melonjak.
Salah satu kebijakan yang dipertimbangkan adalah hapus buku Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta restrukturisasi bagi petani dan pelaku usaha yang mengalami kerusakan berat. Pendataan di lapangan saat ini masih berlangsung.
Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa pendataan dilakukan tidak hanya untuk KUR, tetapi juga untuk kredit konsumtif, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan kredit produktif lainnya. Identifikasi berfokus pada debitur yang benar-benar kehilangan aset maupun usaha akibat bencana.
“Usahanya benar-benar nggak bisa jalan lagi, kena banjir, tokonya hilang, atau usahanya hanyut dibawa air. Perbankan punya cara untuk tidak memberatkan debiturnya,” kata Hery.
Ia menegaskan bahwa perlakuan terhadap debitur akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kemampuan nasabah. Opsi kebijakan mencakup hapus tagih, hapus buku, hingga skema restrukturisasi lanjutan.
“Baik yang masih bisa usaha nanti kita tinjau lagi restrukturisasinya mau seperti apa,” ujarnya.
Kebijakan ini selaras dengan POJK No. 19/2022 tentang Perlakuan Khusus terhadap Debitur Terdampak Bencana Alam/Non-Alam. Selain UMKM, identifikasi dampak juga dilakukan pada sektor pertanian dan sektor lain yang ikut terdampak banjir besar di Sumatera. (*)
