Jakarta, Nusantara Inf0: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan serius terhadap Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Ia menegaskan, jika kinerja DJBC tidak membaik dalam setahun ke depan dan masyarakat masih tidak puas, instansi ini bisa dibekukan, serta 16 ribu pegawai berpotensi dirumahkan.
Ancaman tersebut disampaikan Purbaya usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).
“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” ujar Purbaya.
Langkah Reformasi Terinspirasi Sejarah
Purbaya menekankan, upaya perbaikan kinerja DJBC akan dilakukan secara serius, termasuk mengadopsi model yang pernah diterapkan Presiden Soeharto.
“Diganti dengan SGS (Suisse Generale Surveillance), seperti zaman dulu lagi. Jadi, sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” katanya.
Pada era 1985, Soeharto memang membekukan Bea Cukai akibat praktik korupsi masif, dengan seluruh pegawai dirumahkan selama empat tahun. Tugas bea dan cukai kala itu dialihkan sementara kepada perusahaan Swiss, SGS3.
Inovasi dengan Kecerdasan Buatan
Sebagai bagian dari reformasi modern, Purbaya mengimplementasikan kecerdasan buatan (AI) di beberapa titik operasi DJBC. Langkah ini diharapkan dapat menekan praktik nakal, seperti underinvoicing, sehingga pelaporan nilai barang ekspor-impor lebih rendah dari harga asli.
“Kita pelajari betul. Sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan (2026) sudah aman lah. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” jelas Purbaya optimistis.
Ia menambahkan, pegawai DJBC kini mulai menunjukkan semangat tinggi dalam memperbaiki kinerja. Namun, ancaman pembekuan tetap menjadi pengingat serius bagi seluruh staf.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tambahnya.
Target Reformasi dan Profesionalisasi
Purbaya menegaskan bahwa perbaikan DJBC bukan sekadar retorika, tetapi rencana strategis yang telah mendapat izin Presiden Prabowo Subianto.
Reformasi ini diharapkan berjalan maksimal selama satu tahun ke depan, agar DJBC dapat bekerja profesional, transparan, dan efisien, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Dengan strategi kombinasi AI, pengawasan internal, dan penguatan disiplin pegawai, Purbaya yakin DJBC akan menjadi lembaga yang modern dan bebas praktik korupsi, sekaligus menghindari pembekuan atau perumahan pegawai. (*)
