Jakarta (12/11/2021): Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menguraikan pentingnya peran litbang daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya hal itu tidak lepas dari posisi litbang sebagai lembaga think tank, yang memiliki kapasitas untuk memfasilitasi dan membina pelaksanaan inovasi daerah.
Di samping itu, litbang daerah diharapkan dapat melakukan kajian-kajian strategis, misalnya merumuskan kebijakan untuk peningkatan efektivitas pembangunan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial.
“Selain itu, litbang daerah juga dapat berperan dalam menyusun arah kebijakan strategis dalam pembangunan yang berkaitan dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan evaluasi,” ujar Fatoni secara virtual ketika menjadi narasumber acara Rapat Koordinasi Litbang dan Iptek Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, Kamis (11/11/2021).
Untuk itu, Fatoni mengajak semua pihak untuk mendukung dan mengoptimalkan peranan litbang daerah. Pasalnya, dukungan tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui rumusan kebijakan yang dihasilkan. Ia mengimbuhkan, agar kiprah lembaga think tank semakin optimal, pemerintah daerah perlu membangun jejaring kelitbangan dan inovasi daerah. Jalinan kemitraan tersebut dinilai dapat memacu peningkatan mutu SDM kelitbangan dan memperoleh pengetahuan baru serta hasil kelitbangan yang dapat menjadi acuan perumusan rekomendasi kebijakan di daerah.
“Di samping itu, upaya ini juga dapat mendorong peran aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” terangnya.
Fatoni mengungkapkan, Kemendagri terus mendorong kajian dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemendagri telah membangun sejumlah instrumen yang bertujuan mengukur dan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antaranya, pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID), pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD). (*)
