Jakarta (20/3/2022): Dalam rangka Persiapan Konferensi Pertama Analisis Papua Strategis (APS), yang akan berlangsung di Biak, Papua, pada 28-30 April 2022 mendatang, Ketua APS Laus Deo Calvin Rumayom didampingi Sekretaris Jenderal (Sesajen) APS Willem Thobias Fofid melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar di Gedung Garuda Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
Ketua APS Laus Deo Calvin Rumayom mengatakan, bahwa persiapan Konferensi APS pertama di Biak membutuhkan kehadiran Kementerian Luar Negeri dalam mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Papua 20 Tahun kedepan.
“Percepatan Pembangunan Tanah Papua sebagai kekuatan Indonesia menghadapi Era Pasifik. Visi membangun Maritim Papua sebagai bentuk penguatan Indonesia sebagai Maritim Dunia dan juga Papua sebagai jalur perdagangan atau pelabuhan transit untuk perdagangan di wilayah pasifik perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan,” katanya.
Lebih lanjut Laus menyampaikan, alasan memilih Biak sebagai lokasi pelaksanaan konferensi karena Biak merupakan sebuah pulau yang aman, memiliki kekayaan budaya dan sumber daya laut yang melimpah. Selain itu, pulau Biak juga memiliki historis & posisi strategis sejak Perang Dunia ke II hingga Biak pernah menjadi primadona destinasi wisata dunia dan menjadi kota jasa transitos penerbangan Internasional pada tahun 1985 -1990.
Wamenlu Mahendra Siregar menyambut baik inisiasi kreatif Ketua APS untuk mengadakan kegiatan tersebut.
“Kemenlu akan mendukung dan berpartisipasi dalam konferensi yang mengusung tema Papua Development Strategy tersebut, dengan tujuan umum dan khusus diadakannya konferensi ini akan mensinergikan keikutsertaan elemen masyarakat untuk percepatan pembangunan melalui program strategis nasional yang terus berjalan di Papua,” katanya.
Ketua APS Laus DC. Rumayom menambahkan, bahwa tujuan umum dan khusus konferensi adalah sebagai penguatan terhadap kebijakan pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), selaras dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini tentu sebagai fondasi dan langkah maju kebijakan strategis pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masyarakat di Tanah Papua.
Ketua APS berharap kehadiran APS menjadi komunitas profesional global dan jembatan jejaring serta mitra strategis pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan bagi Orang Asli Papua.
“Semoga kehadiran APS sebagai mitra pemerintah dan jembatan penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membawa dampak positif bagi daerah dan Orang Asli Papua,” harapnya.
Selain itu, dalam rangka menentukan arah kebijakan nasional dan semangat percepatan pembangunan di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo secara terus menerus mengunjungi Tanah Papua dan telah memformulasikan fondasi filosofis bagi strategi pembangunan Tanah Papua, yaitu membangun Papua secara adil, sejahtera dan bermartabat maka dibutuhkan, pertama adalah Paradigma Baru Pembangunan Papua, kedua yaitu Lompatan Baru Pembangunan Papua dan ketiga, Pendekatan Baru Pembangunan Papua (berbasis Antropologi dan Sosiologis).
Sesjen APS Willem Thobias Fofid mengatakan, bahwa dalam Konferensi APS akan membahas tiga isu besar yang kemudian dibagi menjadi tiga forum materi diskusi. Forum pertama mengenai Papua Business dan peluang Investasi, forum kedua mengenai Papua Transportation dan Multimoda dan forum ketiga mengenai Masyarakat Adat Papua & Agama.
“Kami berharap Kemenlu dapat membantu APS dalam merumuskan rekomendasi kebijakan khususnya dalam dua forum, yaitu Forum Bisnis dan Peluang Investasi serta forum kedua mengenai Transportasi dan Multimoda yang merupakan domain Kemenlu dalam mendatangkan Investor dan membuka peluang bisnis tetapi juga membantu APS menjadikan Papua sebagai pelabuhan transit untuk perdagangan ke wilayah Pasifik,” ungkapnya. (*)
