Supiori, Nusantara Info: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Provinsi Papua, mulai menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2040 sebagai pijakan arah pembangunan daerah untuk dua dekade mendatang. Kegiatan ini digelar dalam Kick Off Meeting penyusunan RTRW di Gedung Pertemuan Jules Warikar, Sorendiweri, Jumat (10/10/2025).
RTRW Supiori 2025–2040 disusun dalam kerangka besar implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Selain itu, penyusunan ini juga menjadi bentuk pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya Cita ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur nasional.
Supiori dalam Struktur Ruang Wilayah Nasional
Dalam perencanaan 20 tahun ke depan, Kabupaten Supiori memiliki peran penting dalam struktur ruang wilayah nasional. Wilayah ini diarahkan menjadi kawasan strategis yang mencakup permukiman, pertanian, dan transportasi.
Khususnya, keberadaan Pelabuhan Korido menjadi fokus utama dalam pengembangan kawasan transportasi dan logistik di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Pelabuhan ini dirancang sebagai simpul transhipment yang terintegrasi dengan jaringan transportasi darat, laut, dan udara, sesuai arah kebijakan strategis dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Pelabuhan Korido: Simpul Ekonomi dan Keamanan Nasional
Dalam forum tersebut, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Korido, Willem Thobias Fofid, memaparkan pentingnya posisi Pelabuhan Korido yang berada di titik strategis wilayah timur Indonesia.
“Pelabuhan Korido memiliki letak yang sangat ideal, karena mampu menghubungkan pulau-pulau dan wilayah dengan potensi pariwisata, perikanan, permukiman, transportasi, bahkan pertahanan dan keamanan,” ujarnya.
Posisi geografis Supiori yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik serta berdekatan dengan negara-negara seperti Palau, Filipina, Jepang, dan Papua Nugini, menjadikan pelabuhan ini berpotensi besar sebagai gerbang perdagangan dan logistik internasional.
Saat ini, Pelabuhan Korido sudah melayani kapal-kapal perintis untuk angkutan penumpang dan barang. Ke depan, pelabuhan ini akan dikembangkan agar mampu menampung kapal berukuran besar atau kapal PSO (Public Service Obligation) sebagai bagian dari peningkatan kapasitas layanan pelabuhan.
Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Mirwan Gani dari Bapperida Provinsi Papua, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan tiga materi utama dalam pertemuan tersebut, yaitu penyelenggaraan penataan ruang sesuai ketentuan undang-undang, kebijakan RTRW Papua 2023–2042, yang menjadi acuan daerah dalam menyusun RTRW Kabupaten, dan kelengkapan dan persyaratan persetujuan substansi untuk mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Menurutnya, sinergi antara kebijakan provinsi dan kabupaten menjadi krusial untuk memastikan arah pembangunan ruang di Papua berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip otonomi khusus.
Bupati Supiori Heronimus Mansoben, yang hadir langsung membuka acara, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan penyusunan RTRW tersebut.
“RTRW akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Supiori selama 20 tahun ke depan. Ini bukan hanya dokumen teknis, tetapi pedoman bagi seluruh sektor pembangunan agar selaras dan berkelanjutan,” ujarnya dalam sambutan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Supiori, pimpinan SKPD/OPD, pimpinan vertikal kementerian/lembaga, Ketua DPRK Supiori Dolfinus Mansoben, Wakil Bupati Supiori Sahrul Hasanuddin, Sekda Supiori Vera Wanggai, Kapolres Supiori Kompol Ferdinand Maasawet, BPS Supiori, Ketua Klasis Supiori Selatan Pdt. Gifelem, serta berbagai unsur masyarakat adat, tokoh agama, perempuan, kepemudaan, dan akademisi.
Arah Pembangunan 20 Tahun Supiori
Melalui RTRW 2025–2040, Pemerintah Kabupaten Supiori menargetkan pengembangan wilayah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan inklusif.
Penguatan sektor transportasi laut, perikanan, pertanian, dan pariwisata menjadi prioritas, dengan Pelabuhan Korido sebagai simpul utama yang menghubungkan antarwilayah di Papua dan kawasan Pasifik.
Sinergi antara kebijakan otonomi khusus, Asta Cita nasional, dan PSN diharapkan mampu menjadikan Supiori sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Kawasan Timur Indonesia, sekaligus memperkuat posisi strategis Papua dalam peta ekonomi maritim nasional. ADV(*)
