Jakarta, Nusantara Info: Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Simposium Pemulihan Pasca Bencana Banjir dan Longsor Aceh yang digelar Diaspora Global Aceh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).
Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari Jakarta dan Aceh itu menjadi forum strategis untuk merumuskan gagasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di 18 kabupaten/kota terdampak bencana.
Dalam paparannya, Safrizal menjelaskan bahwa pemerintah pusat bergerak cepat dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pada Januari 2026 melalui Keputusan Presiden.
“Satgas nasional dipimpin oleh Pak Tito, mengorkestrasi 26 menteri/kepala lembaga untuk memastikan sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam penyelesaian persoalan di lapangan,” ujar Safrizal.
Menurutnya, keberadaan Satgaswil Aceh dirancang untuk memastikan berbagai kendala teknis maupun administratif dapat segera diatasi agar proses pemulihan berjalan dalam koridor akseleratif.
“Secara berjenjang, jika ada kendala di lapangan, Kasatgaswil Aceh langsung turun tangan untuk menyelesaikan. Jika tidak terselesaikan, maka Kepala Satgas Nasional akan menghubungi menteri terkait untuk mendapatkan solusi cepat,” jelasnya.
Selain rehabilitasi infrastruktur, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Safrizal menyebut berbagai instrumen pemberdayaan telah diperkuat sejak akhir 2025, antara lain program cash for work, padat karya, hingga bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Berbagai instrumen pemberdayaan masyarakat terus diperkuat agar warga terdampak memiliki sumber pendapatan, sehingga aktivitas ekonomi kembali berjalan,” imbuhnya.
Safrizal turut menyinggung pembelajaran dari penanganan bencana besar sebelumnya, termasuk tsunami Aceh 2004. Ia membandingkan respons pemerintah saat itu dengan situasi sekarang.
“Pasca tsunami 2004, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) baru terbentuk setelah empat bulan. Kini, Satgas PRR satu bulan langsung terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons pemerintah jauh lebih cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.
Sejalan dengan langkah pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana sejak akhir Januari 2026. Status ini menjadi dasar percepatan pemulihan konektivitas antarwilayah, rehabilitasi infrastruktur publik, serta penguatan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Simposium yang digagas Diaspora Global Aceh tersebut menjadi momentum konsolidasi pemikiran dan rekomendasi strategis dari berbagai kalangan, mulai dari penggiat diaspora, akademisi, hingga praktisi pembangunan. Rekomendasi yang dihasilkan akan disampaikan kepada Satgas PRR sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana induk dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sejumlah tokoh senior Aceh turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Umum Diaspora Global Aceh Mustafa Abubakar, Sofyan A. Djalil, Abdul Latief, Azwar Abubakar, Taufikul, dan Surya Darma, bersama ratusan peserta dari berbagai latar belakang.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kontribusi pemikiran dari diaspora dan berbagai elemen masyarakat, percepatan pemulihan Aceh diharapkan berjalan lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan. (*)
