Jakarta (24/6/2023): Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA menyampaikan laporan panitia dalam agenda Kick Off Meeting Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Camat Tahun 2023 Pendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Tema yang diangkat dalam agenda ini yaitu Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
“Ini merupakan kebanggaan bagi para camat seluruh Indonesia yang berperan sebagai struktur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan,” ujar Safrizal dalam laporannya selaku Ketua Panitia di Hotel Grand Sahid, Jakarta (23/6/23).
Dalam kesempatan tersebut, juga digelar tiga agenda besar sekaligus. Pertama, Sosialisasi dan Launching Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) PIU 1D Frontline Service Delivery.
“Melalui pelatihan ini, akan dilakukan pembinaan kepada desa untuk merubah wajah yang sifatnya konvensional menjadi modern, sehingga tercapainya kinerja pemerintahan yang tangguh dan maju,” sambung Safrizal.
Kedua, sosialisasi dan konsolidasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
“Kepada camat sebagai aparat kewilayahan, bertanggungjawab untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak yang aman, lancar, tertib, dan demokratis,” tutur Safrizal.
Terakhir, peluncuran program Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana). “Camat menjadi ujung tombak dalam membentuk ketangguhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia,” ungkap Safrizal.
Dalam penerapan program Kencana, kecamatan akan mencapai indikator Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang memerlukan dukungan dalam percepatan pelayanan sub urusan bencana di tingkat kecamatan.
“Saat ini, kecamatan mengandalkan pembiayaan dari kekuatan APBD, dan adanya variasi kemampuan keuangan tiap pemerintah daerah. Dalam kondisi ini, camat harus cerdas dalam menjalankan semua fungsi kepala daerah di tingkat kecamatan,” tegas Safrizal.
Kegiatan ini sendiri menghadirkan beberapa pemateri, yakni Ketua Komisi II DPR RI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sekjen Kemendagri, Inspektur Jenderal Kemendagri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Deputi Bappenas, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Plt. Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama.
“Gubernur juga memiliki peran dalam rangka pembangunan kinerja camat, dan mengerahkan seluruh provinsi untuk membantu kerja camat,” tutup Safrizal. (*)
