Jakarta (27/2/2021): Pekan ini tersiar info menyenangkan. Kata pemerintah, akan dibangun base transceiver station (BTS) di 4.200 desa/kelurahan pada tahun 2021, serta 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa/kelurahan wilayah 3TP dengan sinyal internet 4G.
Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, yang dikenal BAKTI, bersama para mitra penyedia terpilih telah menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar,Tertinggal dan Perbatasan (3TP).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengemukakan penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran 2021-2024 yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo dan Rupiah Murni.
Selain itu, lanjut Menteri Johnny, pihaknya juga menyelenggarakan proyek pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek. Penandatanganan dokumen proyek ini telah dilakukan pada tanggal 24 Februari lalu.
Satelit SATRIA-1 ini akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150.000 titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia, yang terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.
“Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023,” kata Menteri.
Proyek yang dikemukakan itu merupakan bagian dari Program Strategis Konektivitas Digital yang merupakan akselerator transformasi dan reaktivator pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Program-program ini tidak saja menjadi prasyarat bagi transformasi digital, tetapi juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi COVID-19,” ujar Menkominfo dalam laporannya pada Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 Jumat (26/2/2021) pagi di Istana Negara, Jakarta.
Mengutip laman setkab.go.id, program strategis tersebut meliputi pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan juga program pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui talenta digital nasional.
Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional COVID-19. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan untuk mewujudkan konektivitas nasional pemerintah tak hanya membangun konektivitas fisik tetapi juga konektivitas digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.
“Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit,” ujarnya.
Pembangunan konektivitas tersebut, imbuhnya, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi tetapi juga untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar.
“Ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara,” kata Presiden. (*)
