Shadow

Tag: BSKDN

Kepala BSKDN Minta Jajarannya Tingkatkan Kinerja Demi Wujudkan Realisasi Anggaran Sesuai Target

Kepala BSKDN Minta Jajarannya Tingkatkan Kinerja Demi Wujudkan Realisasi Anggaran Sesuai Target

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (20/3/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta jajarannya untuk meningkatkan kinerja demi mewujudkan realisasi anggaran sesuai target. Dia menargertkan, pada triwulan pertama BSKDN mampu merealisasikan 25 persen dari keseluruhan anggaran. Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, pihaknya optimis dapat mencapai target realisasi yang telah ditentukan. Pasalnya, pada triwulan pertama yang berakhir pada tanggal 30 Maret ini, realisasi anggaran BSKDN telah mendekati angka yang ditetapkan. "Kita sudah merealisasikan setidak-tidaknya sebesar 20,33 persen tetapi dari pertanggungjawaban yang disampaikan yang aktual mencapai 24 persen, berarti masih ada 1 persen lagi akan kita coba lengkapi pertanggungja...
Kejar Target 30 Ribu Inovasi pada Tahun 2023, Kepala BSKDN Ajak Jajarannya Dekati Pemda

Kejar Target 30 Ribu Inovasi pada Tahun 2023, Kepala BSKDN Ajak Jajarannya Dekati Pemda

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (20/3/2023): Pada penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) tahun 2022, partisipasi pemerintah daerah (Pemda) dinilai meningkat cukup signifikan. IGA merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi daerah terinovatif. Pada tahun 2022, sebanyak 510 Pemda melaporkan inovasinya dengan total inovasi sebanyak 26.900 inovasi. Angka tersebut diharapkan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam acara Penajaman Program dan Kegiatan di Lingkungan BSKDN. Acara tersebut berlangsung di Aula BSKDN pada Senin (20/3/2023). Lebih lanjut, Yusharto berharap, pada tahun 2023 partisipasi P...
Lakukan Asistensi Berkelanjutan, Sekretaris BSKDN: Pemda Bangkalan Perlu Tingkatkan Sebaran Inovasi

Lakukan Asistensi Berkelanjutan, Sekretaris BSKDN: Pemda Bangkalan Perlu Tingkatkan Sebaran Inovasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Bangkalan (18/3/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan asistensi berkelanjutan di sejumlah daerah yang mengalami penurunan skor, peringkat, dan aspek lainnya dari nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Asistensi itu salah satunya dilakukan terhadap Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sekretaris BSKDN Kurniasih mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan untuk meningkatkan sebaran inovasinya. Pesan itu, disampaikan Kurniasih saat melakukan asistensi di Kabupaten Bangkalan pada Jumat (17/3/2023). Menurutnya, berdasarkan data pelaporan IID 2022, Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan pada aspek skor dan rangking IID. Kondisi ini salah satunya karena sebaran inovasi y...
BSKDN Pacu OPD Jatim Lakukan Transformasi Kinerja Berbasis Riset dan Inovasi

BSKDN Pacu OPD Jatim Lakukan Transformasi Kinerja Berbasis Riset dan Inovasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Surabaya (18/3/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan transformasi kinerja berbasis riset dan inovasi. Langkah ini perlu dilakukan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang lebih baik. Pesan itu disampaikan Sekretaris BSKDN Kurniasih saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo memberi sambutan dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelitbangan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jatim. Kegiatan tersebut berlangsung secara daring dan luring dari Harris Hotel Surabaya pada Kamis hingga Jumat, 16-17 Maret 2023. Dalam sambutannya, Kurniasih mengatakan, perkembangan ilmu pe...
Tingkatkan Ekosistem Inovasi, Kepala BSKDN Minta Pemprov Sumsel Perkuat Kolaborasi Multisektor

Tingkatkan Ekosistem Inovasi, Kepala BSKDN Minta Pemprov Sumsel Perkuat Kolaborasi Multisektor

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat
Palembang (16/3/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memperkuat kolaborasi multisektor. Hal ini perlu dilakukan terutama dalam meningkatkan ekosistem inovasi di daerah tersebut. Pesan itu disampaikan Yusharto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penelitian dan Pengembangan Daerah se-Sumatera Selatan dengan tema "Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Peningkatan Referomasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan". Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (16/3/2023). Lebih lanjut Yusharto menegaskan, inovasi daerah tak akan tercipta tanpa adanya komitmen dari kepala daerah...
Kepala BSKDN Tandatangani PKS pengelolaan JIPPNas bersama Kementerian PANRB dan LAN

Kepala BSKDN Tandatangani PKS pengelolaan JIPPNas bersama Kementerian PANRB dan LAN

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (16/3/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengelolaan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Hotel Sheraton Jakarta, Selasa (14/3/2023). Adapun ruang lingkung PKS tersebut, meliputi pengelolaan informasi pada web JIPPNas, interoperabilitas pengelolaan web JIPPNas, serta pengembangan dan transfer pengetahuan terbaik atau inovasi pelayanan publik pada web JIPPNas. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam sambutannya mengatakan bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan...
Cegah Bencana Banjir Rob, BSKDN Minta Daerah Perhatikan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim

Cegah Bencana Banjir Rob, BSKDN Minta Daerah Perhatikan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Semarang (15/3/2023): Kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim merupakan hal penting yang semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah (Pemda) terutama bagi kabupaten/kota di wilayah pesisir. Pasalnya, daerah tersebut memiliki potensi cukup tinggi terhadap terjadinya bencana banjir rob. Banjir rob didefisinisikan sebagai pasang besar yang menyebabkan luapan air laut. Kondisi ini terjadi secara berulang pada daerah pesisir yang rendah atau rawa-rawa pantai. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo memberi sambutan dalam acara Lokakarya Penguatan Kolaborasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Penanganan Banjir Rob. Kegiatan tersebut berlangsung secara ...
BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset Perkuat Ekonomi Kreatif

BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov NTB Tingkatkan Inovasi Berbasis Riset Perkuat Ekonomi Kreatif

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Lombok Barat (14/3/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong perangkat daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan inovasi berbasis riset di daerahnya. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Pesan itu ditekankan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat Rapat Koordinasi (Rakor) Riset dan Inovasi Pengembangan Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BRIDA Provinsi NTB pada Senin (13/3/2023). Dalam arahannya, Yusharto mengatakan resesi di tingkat global saat ini, sedikit banyak mempengaruhi daya beli masyarakat hingga berkurangnya pasar kerja. Kondisi demiki...
Beberkan Perkembangan ITKPD, BSKDN Terus Sempurnakan Metode Pengukuran

Beberkan Perkembangan ITKPD, BSKDN Terus Sempurnakan Metode Pengukuran

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jakarta (11/3/2023): Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) merupakan bagian dari indeks yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Indeks ini secara inklusif mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya kini, indeks tersebut telah melakukan uji coba pengukuran terhadap 34 Provinsi di Indonesia. Penjelasan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam rangkaian kegiatan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Jumat (10/3/2023). Lebih lanjut, Yusharto mengungkapkan penyusunan ITKPD telah dikembangkan sejak Oktober ...
Kepala BSKDN: Jadikan Permasalahan sebagai Motivasi untuk Berinovasi

Kepala BSKDN: Jadikan Permasalahan sebagai Motivasi untuk Berinovasi

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat
Jambi (10/3/2023): Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, negara menyerahkan 32 urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang bersifat konkuren. Permasalahan yang timbul dari 32 urusan tersebut semestinya menjadi motivasi Pemda untuk meningkatkan inovasi daerah. Hal itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo saat memberi arahan dalam acara Asistensi Penyusunan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Jambi dan Internalisasi Kegiatan Prioritas BSKDN 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi, Kamis (9/3/2023). Dalam arahannya, Yusharto mencontohkan permasalahan yang banyak dihadap...