NUSANTARA INFO

Sep272023 by AdminNo Comments

Kepala BSKDN: Partisipasi Pemda Dalam Pelaporan Inovasi Semakin Meningkat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (27/9/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, partisipasi pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaporan inovasi pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) semakin meningkat. Daerah terinovatif akan ditetapkan sebagai pemenang dalam Innovative Goverenment Award (IGA) Award Tahun 2023. Berdasarkan data pelaporan IID tahun 2023, total inovasi yang terinput sebanyak 28.539. Inovasi tersebut dilaporkan oleh 527 Pemda. "Jumlah tersebut merupakan partisipasi tertinggi dalam penyelenggaraan IGA yang telah berlangsung sejak tahun 2017," terangnya saat acara penilaian presentasi kepala daerah dalam rangka penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 yang berlangsung secara daring ...

Sep272023 by AdminNo Comments

Sekjen Kemendagri Minta Daerah Fokus Tingkatkan Inovasi yang Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (27/9/2023): Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta daerah fokus meningkatkan inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pesan itu disampaikannya saat memberi arahan sekaligus membuka tahapan penilaian presentasi kepala daerah dalam rangka penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 yang berlangsung secara daring dan luring dari Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Senin (25/9/2023). Lebih lanjut, Suhajar mengatakan, dengan inovasi masyarakat dapat mengakses layanan publik secara lebih mudah dan cepat seperti layanan pendidikan, perizinan, dan layanan kesehatan. Lahirnya inovasi yang memudahkan masyarakat tidak lepas dari peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan 32 urusan pemerintahan ko...

Sep272023 by AdminNo Comments

Terima Kunker DPRD Kabupaten Lumajang, BSKDN Kemendagri: Tidak Boleh ada Kekosongan Kepemimpinan di Daerah

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (27/9/2023):Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi A, B, dan C Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur di Aula BSKDN, Senin (25/9/2023). Kunjungan tersebut dalam rangka mengonsultasikan permasalahan terkait kebijakan pengisian penjabat (Pj) kepala daerah serta wewenangnya. Terkait kebijakan pengisian Pj kepala daerah, Sekretaris BSKDN Kurniasih mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan di daerah termasuk saat menjelang pilkada. Untuk itu, penempatan Pj kepala daerah sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan. "Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah, ...

Sep212023 by AdminNo Comments

BSKDN Libatkan Sejumlah Pakar Bahas Indeks Penilaian Kota Bersih

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (21/9/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berupaya menyusun indeks penilaian kota bersih. Langkah ini dilakukan salah satunya melalui seminar yang melibatkan para pakar. Demikian disampaikan Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Abas Supriyadi. Abas berharap, indeks tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah (Pemda) sebagai bahan evaluasi untuk mengukur langkah strategis dalam memelihara lingkungannya. "Dalam kerangka pikir saya (jika penilaian kota bersih) dijadikan indeks itu bukan untuk memberikan penghargaan sebagai reward kerja baik pemerintah ataupun lembaga, tetapi dalam kerangka pikir saya, penilaian indeks ini sebagai bahan evaluasi yang kemudian kita juga ...

Sep212023 by AdminNo Comments

Bicara Penilaian Kota Bersih, Kepala BSKDN Pacu Daerah Kelola Lingkungan Dengan Baik

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (21/9/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan urgensi penilaian kota bersih guna memacu pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan, urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemda. Menurutnya, penyelesaian permasalahan lingkungan hidup membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Hal ini mengingat tantangan perubahan zaman yang dihadapi saat ini seperti halnya peningkatan polusi, pertambahan penduduk, dan peningkatan pola konsusmi yang memicu penurunan kualitas lingkungan hidup. "Dibutuhkan sebuah katalisator atau pemicu yang dapat membuat daerah terus meningkatkan kinerjanya di...

Sep182023 by AdminNo Comments

BSKDN Kemendagri Matangkan Kolaborasi Riset dan Pembinaan Inovasi dengan BRIN

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (18/9/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mematangkan rencana kolaborasi riset dan pembinaan Inovasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kerja sama tersebut diharapkan dapat memaksimalkan upaya pemanfaatan riset guna meningkatkan pertumbuhan inovasi dan menyelesaikan beragam permasalahan yang dihadapi daerah. Hal itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Kerja Sama Riset dan Penyusunan Strategi Kebijakan bersama BRIN. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN pada Jumat (15/9/2023). Melalui kolaborasi riset dan pembinaan inovasi dengan BRIN, Yusharto berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat menggunakan hasil-hasil penelitian sebagai referensi dalam menyusun st...

Sep182023 by AdminNo Comments

Tertinggi Secara Nasional, BSKDN Kemendagri Ungkap Nilai IPKD 3 Daerah di Jabar

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (18/9/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 3 daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi secara nasional. Pengukuran tersebut dilakukan pada tahun 2022 terhadap anggaran tahun 2021. Ketiga daerah tersebut meliputi Kabupaten Karawang dengan nilai 85,212 pada kategori kabupaten dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi. Berikutnya Kota Tasikmalaya dengan nilai 85,589 pada kategori kota dengan klaster kemampuan keuangan daerah tinggi, dan Kota Sukabumi dengan nilai 76,658 pada kategori kota dengan klaster kemampuan keuangan daerah sedang. "Dari hasil pengukuran IPKD tersebut, diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah provinsi d...

Sep152023 by AdminNo Comments

Kepala BSKDN Kemendagri Beberkan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Kampar

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (15/9/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo membeberkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Demikian disampaikan Yusharto saat memberi sambutan dalam acara Sosialisasi Pengukuran IPKD Kabupaten Kampar Tahun 2023 yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Video Conference BSKDN Kamis (14/9/2023). Lebih lanjut Yusharto mengungkapkan, pengukuran IPKD telah dilaksanakan pada tahun 2022 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap anggaran tahun 2021. Kabupaten Kampar...

Sep152023 by AdminNo Comments

BSKDN Kemendagri Terima Hasil Validasi Inovasi Daerah dari Tim Penilai IGA

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Jakarta (15/9/2023): Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima hasil validasi inovasi daerah dari tim penilai. Hal tersebut merupakan bagian dari serangkaian tahapan penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri Aferi S. Fudail saat mewakili Kepala BSKDN dalam Rapat Penyerahan Hasil Validasi Quality Control Inovasi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula BSKDN, Kamis (14/9/2023). Aferi melanjutkan, proses validasi inovasi daerah telah dilakukan secara objektif oleh tim penilai yang melibatkan berbagai pakar...

Sep112023 by AdminNo Comments

Kepala BSKDN Ajak Praja IPDN Makassar Berinovasi Dalami Isu Kebijakan Publik

Aktivitas Pemerintahan, Pemerintah Pusat

Makassar (11/9/2023): Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), untuk berinovasi mendalami isu kebijakan publik. Upaya tersebut dapat dimulai dari penyusunan tugas laporan akhir sebagai syarat kelulusan. Yusharto mengatakan pihaknya bersedia membantu setiap praja yang berinovasi dalam tugas akhirnya. Adapun bantuan tersebut berupa pembinaan dalam proses penulisan hingga penyediaan data-data terkait yang dibutuhkan. "BSKDN siap membantu dalam proses penulisan dan penyediaan data yang dibutuhkan dalam laporan akhir," ungkapnya saat mengisi kuliah umum di Kampus IPDN Regional Makassar, Sulsel, pada Sabtu (9/9/2023). ...