Jakarta, Nusantara Info: Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun dari anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pengembalian dana tersebut dilakukan karena sebagian anggaran belum terserap hingga akhir tahun ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, bahwa lembaganya pada tahun 2025 menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan besar tidak dapat dimanfaatkan dalam tahun anggaran berjalan.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Dadan, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada tiga faktor utama, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Ketiganya menjadi fondasi penting agar program berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Anggaran Terbesar di Kabinet Tahun 2026
Dadan mengungkapkan, untuk tahun depan, dukungan pemerintah terhadap program MBG meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp268 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan APBN mencapai Rp335 triliun.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, itu mungkin setara dengan anggaran setahun, tapi bagi kami di BGN, itu kebutuhan satu hari,” jelas Dadan.
Faktor kedua adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah memastikan bahwa tenaga pelaksana program MBG merupakan lulusan perguruan tinggi yang tergabung dalam Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI). Mereka kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
“SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satu pun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala,” tegas Dadan.
Faktor ketiga adalah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung SPPG. Awalnya, proyek ini direncanakan sepenuhnya dibiayai APBN, namun karena kendala waktu dan proses tender, pemerintah membuka kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang ikut membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” tutur Dadan.
Untuk membangun 30.000 unit SPPG, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Meski demikian, dari Rp6 triliun yang dialokasikan tahun ini untuk pembangunan 1.542 SPPG, belum satu pun terealisasi melalui mekanisme tender pemerintah hingga Agustus 2025.
Sebaliknya, berkat kolaborasi mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, yang merupakan hasil kerja sama dengan mitra BGN.
“Ini adalah program pertama di Indonesia, bahkan di dunia, di mana mitra menjadi partner resmi Badan Gizi Nasional dan mampu mempercepat pembangunan secara signifikan,” tutur Dadan.
Saat ini terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah tersebut, 11.504 mitra sudah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam tahap seleksi. Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun akan ada 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan gizi dan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses makanan sehat di seluruh Indonesia. (*)
