Jakarta, Nusantara Info: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan alasan pemerintah tidak menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk uang tunai. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dana program benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kita tidak menggunakan metode di mana uang dikirim ke orang tua, kemudian orang tua suruh masak. Itu satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa uang ini tidak akan tepat guna,” ujar Dadan dalam Diskusi Food Business Opportunity Zona Pangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dirinya menegaskan, pembagian MBG secara langsung dalam bentuk makanan di sekolah memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Melalui sistem ini, pemerintah dapat menciptakan rantai ekonomi lokal yang melibatkan petani, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja baru di sektor pangan.
Dadan menyebut, satu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memperoleh anggaran sekitar Rp10 miliar, di mana 85 persen digunakan untuk membeli bahan baku dari produk pertanian lokal.
“Di situ ada ibu-ibu yang selama ini tidak bekerja, jadi bisa bekerja, dan kemudian bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Sehingga kemiskinan ekstrem bisa kita hilangkan di lokasi di mana SPPG berdiri,” ungkapnya.
Program MBG, lanjutnya, tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi anak sekolah, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi mikro di tingkat desa dan kota. Dengan konsep ini, pemerintah berharap muncul efek berganda berupa peningkatan daya beli masyarakat dan penyerapan tenaga kerja baru.
Kasus Keracunan Tak Hentikan Program MBG
Terkait sejumlah kasus keracunan yang sempat terjadi di beberapa daerah, Dadan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memerintahkan agar program MBG tidak dihentikan, melainkan dipercepat dengan peningkatan pengawasan ketat.
“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan, karena banyak anak dan orang tua yang menantikan kapan menerima Makan Bergizi Gratis,” terangnya.
Namun, ia menegaskan bahwa SPPG atau dapur MBG yang terbukti bermasalah akan dihentikan sementara. Langkah evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap satuan dapur memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan sesuai regulasi Kementerian Kesehatan.
“Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan, kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” imbuhnya.
Dorong Pemberdayaan Lokal dan Ketahanan Pangan
Dadan menambahkan, melalui skema ini, pemerintah juga ingin memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan produk pertanian lokal. Para petani dan pelaku usaha kecil mendapat pasar baru dari suplai bahan pangan untuk MBG, sementara dapur lokal dapat tumbuh menjadi unit produksi berkelanjutan.
“Dengan perputaran uang di daerah, program MBG tidak hanya menyentuh anak sekolah, tapi juga memperkuat perekonomian keluarga di sekitar lokasi,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pemenuhan gizi anak-anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Selain mengatasi stunting, program ini juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pangan dan pertanian. (*)
