Mappi (21/9/2023): Guna meningkatkan mutu layanan dan akses pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Pj Bupati Mappi Michael R. Gomar, Rabu (20/9/2023), di Gor Kepi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan.
Rapat ini dihadiri 164 Kepala Sekolah Dasar, Sekretaris Daerah Mappi Ferdinandus Kainakaimu, Plt Kadis Pendidikan, para pengawas tingkat SD serta sejumlah kepala OPD teknis lainnya.
Dalam arahannya, Michael R. Gomar mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka melihat dan mendengar secara langsung aspirasi, keluhan, saran hingga kritikan terhadap penyelenggaraan pelayanan mutu dan akses pelayanan pendidikan di tingkat SD.
“Kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan ini tidak sepenuhnya tugas ada pada dinas pendidikan, kepala sekolah, pengawas hingga para guru. Tetapi pendidikan ini sangat kompleks dengan berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh bapak dan ibu guru, apalagi secara letak geografis yang amat susah dijangkau mengakibatkan pelayanan pendidikan masih sangat terbatas,” ujar Pj Bupati Mappi.
Menurutnya, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah juga menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan pendidikan di Kota Sejuta Rawa tersebut.
“Saya bersama Sekda Kabupaten Mappi dan Kadis Pendidikan tahu bagaimana akses dan konektifitas di Kabupaten Mappi. Maka pada saat ini, kita bersama-sama berdiskusi untuk mencari solusi guna memberikan layanan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita,” ungkap Gomar.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pemerintah daerah (Pemda) terus berkomitmen untuk memberikan mutu pelayanan yang baik bagi anak-anak sekolah. Untuk itu, sarana dan prasarana akan terus dibenahi termasuk perbaikkan beberapa sekolah yang akan dilaksnakan pada tahun ini.
“Dalam forum diskusi ini, bapak dan ibu dapat menyampaikan kendala apa saja yang dialami di sekolah agar secara bersama-sama kita mencari solusi,” ucap Pj Bupati.
Untuk diketahui, saat ini sebanyak 14 SD sudah mendapatkan bantuan armada transportasi sungai. Mengingat hal itu sangat penting dalam melakukan mobilisasi baik kepala sekolah, para guru maupun bahan makanan. Tak hanya itu saja, Pemda setempat juga akan berupaya untuk memberikan bantuan fiber kepada setiap sekolah di daerah itu.
“Sekarang sudah ada 14 sekolah yang telah mendapatkan bantuan fiber, berarti sisa 150 sekolah lagi, kita Pemda akan berusaha untuk memberikan bantuan fiber. Namun mengingat sekolah yang begitu banyak, maka kita akan memberikan secara bertahap jadi bapak ibu yang belum dapat mohon bersabar,” tutur Penjabat Bupati, Micahel R. Gomar.
Ia menuturkan, terkait dengan bantuan fiber ini akan dilakukan secara bertahap dan juga disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ada.
Selain itu, Pj Bupati juga menyoroti terkait keaktifan para kepala sekolah maupun guru. Ia meminta agar Dinas pendidikan wajib melakukan evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali.
Michael Gomar juga menegaskan agar para kepala sekolah dan guru untuk selalu memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak, dan khususnya kepada kepala sekolah maupun pengajar yang berada di distrik tidak hanya tinggal berdiam di Kota Kepi saja.
“Dinas wajib melakukan evaluasi kinerja para kepala sekolah maksimal tiga bulan sekali, begitu pun pada kepala sekolah agar melakukan evaluasi terhadap para guru di sekolahnya masing-masing, baik itu PNS, PKD maupun GPDT,” tegasnya.
Pj Bupati juga menekankan agar para guru yang tidak aktif mengajar atau yang tidak hadir di sekolah berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas agar tidak diberikan TPP. Mengingat TPP ini merupakan kebijakan pemerintah daerah, ia pun menekankan agar tidak memberikan TPP kepada guru yang malas atau tidak aktif di sekolah.
Di akhir arahannya, Pj Bupati mengingatkan kepada para kepala sekolah, guru, dan pengawas bahwa mulai saat ini hingga tahun 2024 mendatang adalah tahun politik. Para kepala sekolah, guru maupun pengawas untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau black campaign dan bagi siapa yang melakukan hal tersebut maka akan diberikan sanksi tegas.
“Kita tahu bahwa tentunya akan banyak tantangan godaan dari tokoh-tokoh politik ke depannya, saya minta kepada bapak ibu kepala sekolah, guru maupun pengawas untuk tidak terlibat dalam politik praktis atau turut melakukan kompanye terhadap para calon. Bapak ibu punya hak politik untuk menentukan pilihan tetapi bapak ibu tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Saya harap agar hal ini tolong diperhatikan dengan baik,” tegasnya. (*)
