Jakarta (22/12/2022): Pada dasarnya penyelenggaraan angkutan barang di laut atau lebih dikenal dengan Tol Laut adalah upaya pemerintah untuk mendistribusikan barang pokok dan barang penting, serta barang-barang lainnya sesuai dengan ketentuan, ke wilayah-wilayah 3TP (Tertinggal, Terpencil,Terluar, dan Perbatasan).
Oleh karena itu, prinsip penyelenggaraan Tol Laut adalah memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin, agar distribusi barang ke wilayah-wilayah tersebut dapat berjalan lancar, sehingga persediaan barang dapat lebih terjamin, dan disparitas harga semakin mengecil. Untuk mencapai hal tersebut, maka kesinambungan pelayanan menjadi hal yang benar-benar harus diperhatikan, tanpa terkendala oleh aspek-aspek yang bersifat administratif.
Atas dasar pertimbangan di atas, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, sebagai unit kerja yang bertanggungjawab terhadap penyelenggarakaan operasional Tol Laut, di akhir tahun 2022 ini, telah mulai mengadakan proses lelang untuk program Tol Laut tahun anggaran 2023. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Capt. Hendri Ginting, selaku Direktur Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
“Untuk program Tol Laut tahun 2023, saat ini sedang dalam proses lelang. Jadi, lelang ini dilakukan agar pada awal tahun nanti pemenangnya sudah ada dan proses lelang sekarang tidak mengikat, tetapi harus memenuhi persyaratan kalau sudah menang nanti. Selain itu, anggaran juga sudah proses sebelum berjalan pada tahun 2023 dan sudah ada pemenang lelang di seluruh trayek, sehingga mereka sudah langsung bisa berjalan melayani Tol Laut pada 1 Januari 2023,” ungkapnya.
Menurut keterangan Capt. Hendri Ginting, sejak awal mula penyelenggaraan Tol Laut sampai dengan saat ini, penyelenggaraan Tol Laut terus mengalami perkembangan, baik dari sisi trayek, kapal, maupun cakupan wilayah yang dilayani. Pada tahun 2016, jumlah trayek yang dilayani hanya enam trayek, pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2022 penyeleggaraan Tol Laut telah melayani 34 trayek, dengan tiga pola subsidi, yaitu operasional kapal, titip kontainer, dan titip muatan. Pada tahun 2023 jumlah trayek kembali akan meningkat menjadi 39 Trayek. Demikian juga dengan jumlah pelabuhan singgah yang disinggahi terus mengalami peningkaya. Jika pada tahun 2016, Tol Laut hanya menyinggahi 31 pelabuhan singgah, pada tahun 2022 telah menyinggahi 130 pelabuhan singgah, yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia.
Dengan semakin bertambahnya trayek dan pelabuhan yang disinggahi, maka jumlah muatan yang diangkut juga terus mengalami peningkatan, baik muatan berangkat maupun muatan balik. Jika pada tahun 2016 muatan Tol Laut hanya 81 ribu teus, pada tahun 2021 sudah mencapai 463 ribu teus, dan pada tahun 2022, sampai dengan semester I saja sudah mencapai 289 ribu teus.
“Peningkatan distribusi muatan Tol Laut yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, hendaknya juga memberikan dampak terhadap disparitas harga dan perkembangan potensi komoditi unggulan di daerah 3TP, sehingga secara lebih luas memberikan impact terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Namun, pencapaian terhadap hal-hal tersebut membutuhkan peran serta dan sinergi dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya, karena ha-hal tersebut pada dasarnya bukan tugas, fungsi, dan kompetensi utama dari Kementerian Perhubungan. Peran Kementerian Perhubungan lebih kepada distrbusi muatan dari dan ke wilayah 3TP. Sebagaimana peran transportasi secara umum, yaitu supporting bagi perkembangan sektor-sektor lainnya,” terang Capt. Hendri Ginting.
Dengan kolabarasi yang lebih baik dengan berbagai stakeholders dalam penyelenggaraan Tol Laut, terutama dengan Kementerian/Lembaga lainnya, Capt. Hendri Ginting optimis, bahwa penyelenggaraan Tol Laut akan semakin memberikan kontribusi yang nyata bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah 3TP. Termasuk dalam menghadapi tahun 2023, dimana sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, akan terjadi krisis. Pelayanan Tol Laut akan memberikan kontribusi dalam meminimalisir dampak krisis tersebut. (*)
