Madiun, Nusantara Info: Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi layanan perkotaan berbasis data sebagai strategi utama menuju Perkotaan Berkelanjutan Indonesia 2045.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil, Safrizal ZA saat memberikan sambutan pada Pengumuman dan Penganugerahan UI GreenCityMetric (UIGCM) 2025 di Kota Madiun, Jawa Timur.
Safrizal menekankan bahwa pembangunan perkotaan kini bergerak menuju keberlanjutan dan menuntut layanan publik yang inklusif, efisien, dan tangguh untuk menghadapi perubahan iklim, sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Tujuan 11 tentang Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan.
“Indonesia saat ini menempati peringkat 77 dari 167 negara dengan nilai indeks 70,2. Sebanyak 60,66 persen penduduk telah memiliki rumah layak dan terjangkau, 56,01 persen masyarakat memiliki akses transportasi umum yang lebih baik, kualitas udara mencapai 88,06 poin, dan 62,92 persen sampah nasional telah terkelola dengan baik. Ini menunjukkan progres signifikan, namun tantangan besar masih menanti,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Ditjen Bina Adwil telah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). SPP menjadi panduan terukur bagi pemerintah pusat, daerah, dan badan hukum terkait untuk menyediakan layanan publik yang inklusif, hijau, dan berketahanan. Transformasi layanan perkotaan juga akan dilakukan melalui integrasi antar sektor, mulai dari transportasi, energi, air, hingga pengelolaan sampah, agar layanan lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Pendekatan berbasis data ini akan memperkuat kualitas tata kelola dan menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat, adil, dan layak huni,” ungkap Safrizal.
Saat ini, Ditjen Bina Adwil juga tengah mengembangkan Indeks Perkotaan Berkelanjutan, Indeks Persepsi Perkotaan Berkelanjutan, serta aplikasi pengukuran tingkat kematangan perkotaan yang mengacu pada standar nasional (SNI) dan indikator global seperti ISO 37120, ISO 37122, dan ISO 37123.
Dalam kesempatan itu, Safrizal juga memberikan apresiasi kepada Universitas Indonesia melalui UI GreenMetric yang menghadirkan UIGCM sebagai platform kolaborasi pengukuran keberlanjutan kabupaten/kota. Partisipasi meningkat menjadi 71 kabupaten/kota pada 2025, naik dari 64 peserta pada 2024.
Kota Surabaya meraih predikat Kabupaten/Kota Paling Berkelanjutan 2025, disusul Kota Madiun dan Kota Semarang. Daerah lain juga menerima penghargaan di bidang penataan ruang, energi dan perubahan iklim, pengelolaan sampah, tata kelola air, akses dan mobilitas, serta tata pamong.
“Standar Pelayanan Perkotaan bukan sekadar pemeringkatan, tetapi instrumen kolaborasi antar daerah dan antar sektor. Kami mengajak UI GreenMetric dan pemerintah daerah menjadikan SPP sebagai panduan bersama untuk mempercepat transformasi layanan perkotaan menuju kota hijau, tangguh, cerdas, dan berkelanjutan,” tutup Safrizal. (*)
