Aceh (4/2/2023): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas transportasi di Aceh melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api.
“Aceh adalah suatu provinsi yang memiliki potensi luar biasa. Untuk itu harus dibuat satu konektivitas yang lebih baik bagi masyarakat Aceh. Saya menyerap aspirasi yang disampaikan pak Pj Gubernur untuk meningkatkan pelayanan transportasi. Untuk itu saya mengajak para Dirjen hadir di Aceh untuk bisa berkoordinasi secara langsung,” ujar Menhub usai menggelar Rapat Koordinasi bersama dengan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, di kantor Gubernur Aceh, Jumat (3/2/2023).
Menhub mengungkapkan, akan melakukan sejumlah pembenahan di berbagai sektor. Diantaranya yaitu di sektor perhubungan laut. Menhub mengatakan, sektor transportasi laut memiliki peran yang sangat penting untuk menghubungkan antar pulau seperti, Kepulauan Sabang. Untuk itu, ia mengatakan akan mengkonsolidasikan sejumlah pelabuhan yang ada di Aceh dan mengusulkan pengelolaannya untuk diserahkan kepada BUMD.
“Dengan dikelola BUMD kita harapkan pengelolaannya dapat memberikan nilai tambah ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Menhub mendukung keinginan Gubernur Aceh untuk membangun dry port. Diharapkan akan semakin membuat harga barang/logistik di Aceh semakin kompetitif.
Selanjutnya di sektor penerbangan, Menhub menjelaskan akan mengupayakan untuk menambah frekuensi dan rute penerbangan perintis. “Saya mengajak para kepala daerah untuk bersama-sama memberikan subsidi berupa block seat kepada maskapai agar tidak merugi. Kita bisa lakukan subsidi selama tiga bulan di awal,” tutur Menhub.
Masih di sektor penerbangan, Menhub juga akan mengupayakan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan (direct flight) haji dan umroh dari Aceh. “Kita upayakan frekuensinya terus bertambah dari yang tadinya satu kali seminggu, nantinya bisa dua atau tiga kali dalam seminggu,” tuturnya.
Dalam kunjungannya ke Banda Aceh, Menhub mengunjungi langsung pelabuhan penyeberangan tersebut bersama dengan Gubernur Aceh. Menhub sempat masuk ke kapal penumpang KMP BRR yang baru bersandar dari Sabang dan menyapa para penumpang yang turun. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue menjadi satu-satunya sarana angkutan laut yang melayani penumpang dan barang dari Banda Aceh ke Sabang.
Menhub berharap, keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pembangunan sektor transportasi di daerah, mulai dari tahap perencanaan dan pembangunan seperti: dukungan pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, serta tata ruang dan perizinan. Hingga ke tahap operasional seperti: mendukung keseimbangan muatan balik kapal tol laut melalui komoditas unggulan yang ada di daerah, serta dukungan pemberian subsidi block seat untuk keberlanjutan penerbangan, dan subsidi angkutan massal perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS).
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemenhub terhadap konektivitas di Aceh, diantaranya yaitu pembukaan kembali penerbangan internasional di Bandara Sultan Iskandar Muda yang sempat ditutup pada saat pandemi Covid-19, serta dibukanya beberapa rute penerbangan perintis.
“Kami masih mengharapkan adanya penerbangan perintis tambahan, seperti dari Banda Aceh ke Kabupaten Aceh Singkil serta lokasi lain yang jarak tempuh daratnya lebih dari 10 jam,” tuturnya.
Usai dari Banda Aceh, Menhub bertolak ke Lhokseumawe untuk meninjau Pelabuhan Pupuk Iskandar Muda. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan untuk melayani barang/logistik dari sejumlah perusahaan di bidang perpupukan, petrokimia dan kimia lainnya. Selain itu di Lhokseumawe Menhub juga meninjau Bandara Malikussaleh.
Pada tahun 2023, total alokasi anggaran pembangunan dan pengembangan sektor transportasi di Provinsi Aceh sebesar Rp. 458,8 Miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan 16,34 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 394,36 Miliar.
Adapun anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa program diantaranya yakni: rehabilitasi pelabuhan penyeberangan, terminal tipe A, pembangunan jalur KA, runway Bandara, fasilitas keselamatan jalan, rambu suar, subsidi perintis (darat, laut, udara, kereta api), dan penyelenggaraan pendidikan vokasional di sektor transportasi.
Turut hadir dalam tinjauan, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi, Anggota Komisi V DRI RI Ruslan M. Daud dan Ketua DPRD Aceh Samsul Bahri, dan sejumlah jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub yang ada di Provinsi Aceh. (*)
