Jakarta (3/6/2021): Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus melakukan berbagai upaya dalam mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Nduga, Papua, melalui berbagai program dalam bidang transportasi hingga angkutan logistik.
Setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi IV DPR Provinsi Papua sekaligus Ketua Pansus Otsus Papua beberapa waktu lalu serta sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pun melaksanakan rapat Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) dan Konektivitas Multimoda di Kabupaten Nduga pada Rabu (2/6/2021) di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut turut hadir Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Cris Kuntadi, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Kemaritiman Buyung Lalana, Bupati Nduga Wentius Nimiangge, Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Laus DC Rumayon, Tenaga Ahli Utama KSP Kedeputian V Theofransus Litaay, Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Thomas Sondegau, Kasi Lala KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid, dan jajaran Direktorat Jenderal Perhubunga Laut serta stakeholder terkait lainnya hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.
Pada kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Cris Kuntadi mengapresiasi Bupati Nduga Wentius Nimiangge serta Pemerintah Provinsi Papua yang begitu energik dan semangat dalam membangun Nduga.
“Beberapa kali rapat dengan Bupati Nduga, saya melihat kegigihan dan semangatnya dalam membangun Nduga. Kami pun menyambut dan menanggapinya, lalu mulai action dengan melakukan berbagai pertemuan dan diskusi untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Nduga,” katanya.
Lebih lanjut Cris mengatakan, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Papua, bisa saja dengan kebijakan dan anggaran yang sudah disiapkan, baik Tol Laut, jembatan udara, perintis darat, semua sudah dilakukan di Merauke dan Depapre, Kabupaten Jayapura.
“Jadi, yang sudah jalan di Merauke dan Depapre ini bisa menjadi referensi atau cikal bakal di Nduga dan Tol Laut juga sudah jalan di Nduga tinggal menghubungkannya dengan bandara saja,” ungkap Cris.
Dengan adanya Tol Laut di Nduga, Cris berharap tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Nduga saja, tetapi juga ada yang bisa diambil dari Nduga untuk daerah lainnya.
“Jadi bukan sekedar apa yang dibutuhkan Nduga saja, tetapi juga apa yang diberikan Nduga untuk daerah lainnya. Banyak potensi di Nduga dan kalau itu bisa keluar, tentu menjadi hal yang positif. Minimal di Papua dan Papua Barat. Kalau ini sudah jalan, sinergi antara darat, laut, dan udara pun dapat bermanfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Kemaritiman Buyung Lalana mengatakan, bahwa ini merupakan kegiatan kemanusiaan dan harus diwujudkan.
“Kita harus bekerja keras mewujukan agar program ini bisa berjalan di Kabupaten Nduga. Karena ini adalah soal kemanusiaan dan banyak warga Nduga yang mengungsi di Wamena. Program ini harus jalan, agar warga Nduga yang mengungsi dapat kembali dan hidup tenang dan saya siap untuk mengawal program ini. Bulan Juli mereka harus sudah kembali ke Nduga,” katanya. (*)
