Jakarta (5/4/2023): Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengintensifkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan jelang dimulainya masa mudik Lebaran 2023.
“Kita ingin mudik lebaran tahun ini berkesan baik. Dengan adanya lonjakan pergerakan masyarakat yang tinggi, tentunya kami akan mempersiapkannya dengan all out,” ujar Menhub saat hadir dalam Raker dengan Komisi V DPR RI, Selasa (4/4/2023).
Menhub menjelaskan, koordinasi yang dilakukan dengan Kementerian PU, Kepolisian, Jasa Marga, operator transportasi, dan pihak terkait lainnya sudah berjalan dengan baik. “Alhamdulillah anggota Komisi V DPR RI juga menilai koordinasi yang kami lakukan sudah kompak. Semoga penanganan arus mudik dan balik nanti dapat berjalan dengan baik,” ucap Menhub.
Ia mengungkapkan, dengan disetujuinya usulan untuk memajukan hari cuti bersama menjadi mulai 19 – 25 April 2023, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal.
“Ada waktu yang lebih panjang (sebelum hari H Lebaran), sehingga kita harapkan ini akan mengurangi kepadatan kendaraan di satu hari tertentu,” tutur Menhub.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, telah memetakan titik krusial yang berpotensi terjadi masalah jika tidak ditangani dengan baik yaitu, Jalur Tol Jakarta, Cikampek, Cipali sampai ke Semarang, Penyeberangan Merak-Bakauheni, serta Kepadatan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Hatta.
Di samping itu, Menhub juga mewaspadai lonjakan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Menhub mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah swasta dan pihak lainnya.
“Dengan kerendahan hati, saya mohon agar masyarakat tidak melakukan perjalanan jauh dengan sepeda motor karena sangat berbahaya bagi keselamatan. Gunakan motor hanya untuk perjalanan jarak dekat,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lazarus menyampaikan sejumlah catatan kepada Kemenhub, di antaranya yakni: terus meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan para pemangku kepentingan terkait, meningkatkan pengawasan dan memastikan kelaikoperasian sarana angkutan di semua moda, serta meningkatkan pengawasan terhadap tarif angkutan di semua moda transportasi.
Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Kemenhub menyiapkan sarana dan prasarana angkutan massal yang memadai, antara lain 57.693 unit bus pada 111 terminal, 209 kapal ASDP, 412 pesawat pada 51 bandara domestik dan 16 bandara internasional, 26 kapal penumpang, 111 kapal perintis, serta 773 kapal swasta pada 260 pelabuhan, juga 605 kereta api per hari pada 145 stasiun.
Sejumlah langkah antisipasi yang telah disiapkan yaitu: di sektor darat, dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang serta ruas jalan baik jalan tol dan non tol, membatasi angkutan barang bahan galian, bahan tambang, dan bahan bangunan, penambahan rest area, serta memastikan ketersediaan pasokan BBM.
Pada sektor udara, dilakukan penambahan kapasitas angkutan udara, optimalisasi jam operasi bandara dan slot time sesuai demand, serta pemberlakuan tarif angkutan udara sesuai ketentuan.
Pada sektor laut, dilakukan peningkatan kapasitas dan optimalisasi armada pada seluruh daerah terutama ruas dengan jumlah penumpang tinggi (wilayah Indonesia Tengah: Makassar, Balikpapan, Bau-bau) dan pembaruan informasi jadwal ketersediaan kapal.
Pada sektor kereta api, dilakukan monitoring sarana, prasarana, dan keselamatan, inspeksi bersama, ramp check, penambahan perjalanan, serta antisipasi gangguan.
Turut hadir pada raker tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPP/Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, Direktur Penegakkan Hukum (Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, serta para direksi BUMN bidang transportasi. (*)
