Jayapura (14/10/2021): Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Implementasi Otonomi Khusus Papua terus berjalan seiring dengan Program Strategis Nasional yang terus dikembangkan oleh K/L teknis seperti halnya Kementerian Perhubungan dalam menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) Tol Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura terus melakukan kordinasi dan sinergi antar lembaga baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota termasuk dengan stakehokders Pelabuhan Jayapura.
Sebagai Kordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Provinsi Papua, Kepala KSOP Kelas II Jayapura Capt. Roni Fahmi melakukan koordinasi dan audiensi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kota Jayapura, di antaranya dengan Plt. Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun, Walikota Jayapura dan Wakil Walikota Jayapura.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan Willem Thobias Fofid, Kepala Seksi Status Hukum Kapal, Capt. Charlie Jullivan dan Tim Teknis Usaha Jasa Terkait Horning Felle dan Jan Imbiri.
Dalam kesempatan itu, Kepala KSOP Kelas II Jayapura Capt. Roni Fahmi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan, melalui salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura terus melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam semangat pembangunan di Papua, seperti halnya saat ini sosialisasi dan pendampingan bagi keikutsertaan Putra Putri Asli Papua dalam berivestasi pada dunia usaha jasa terkait di pelabuhan seperti JPT, PBM dan Perusahan Pelayaran bahkan keikutsertaan pada bisnis shipping Tol Laut.
“Hal ini merupakan wujud keseriusan dari Kementerian Perhubungan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan serta evaluasi secara berkala dengan SKPD dan OPD teknis terkait di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat level operasional di kalangan masyarakat, baik komponen masyarakat Adat, Agama dan UMKM serta pengusaha lokal bahkan komponen keterlibatan perempuan, termasuk saat ini pemberdayaan sumber daya manusia dengan diterimanya dua Putra Asli Papua berasal dari Skouw, Kota Jayapura, yang telah lulus seleksi penerimaan Calon Taruna BSPDM Perhubungan di STIP Jakarta,” katanya.
Salah satu materi yang disampaikan pada audiensi tersebut adalah latar belakang perubahan pendekatan pembangunan dalam pengelolaan pelabuhan dan bisnis pelayaran saat ini yang mengedepankan budaya dan kontekstual Papua, yang diharapkan memiliki implikasi pada efektivitas program pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, CSO serta Masyarakat khusunya Orang Asli Papua (OAP).
Plt. Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun pun mengapresiasi wujud keseriusan Kementerian Perhubungan melalui KSOP Kelas II Jayapura yang bersinergi dalam melakukan berbagai terobosan untuk menurunkan disparitas harga di wilayah pegunungan dan pesisir melalui Penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik yaitu Tol Laut.
“Hal ini tentu sebagai hasil kerja keras dan juga sebagai koordinator wilayah pada beberapa pelabuhan di wilayah administrasi Provinsi Papua, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan/KSOP kelas II Jayapura selalu terus bersama Pemerintah Provinsi melalui Satuan Teknis SKPD/OPD terkait yaitu Dinas Perindagkop dan Dinas Perhubungan melaksanakan kordinasi dan pendampingan serta evaluasi layanan Tol Laut yang berjalan di wilayah Provinsi Papua yang menyeluruh sampai di masyarakat Papua dengan berbasis kearifan lokal,” katanya.
Pelabuhan Jayapura Penyokong Jalur Distribusi Logistik di Papua
Pelabuhan Jayapura yang berada di pusat Kota Jayapura merupakan pusat titik Pelabuhan terbesar dan ramai bahkan sangat sibuk untuk melayani hampir seluruh wilayah-wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan wilayah yang berbatasan langsung seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Memberamo dan kabupaten lainnya bahkan sampai negara tetangga PNG/Papua New Guienea.
Pada kesempatan yang sama Kepala KSOP Kelas II Jayapura, Capt. Roni juga melakukan pertemuan audiensi bersama Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol. Eko dan Ditreskrimsus Polda Papua, Kombes Pol. Ricko Taruna serta Kepala Kesehatan Pelabuhan Harold Pical.
Dalam pertemuan tersebut, Capt. Roni mengatakan bahwa Pelabuhan Jayapura selain sebagai penyokong bagi jalur distribusi logistik di Papua, Pelabuhan Jayapura memiliki daerah hinterland yang sangat luas sampai mencakup beberapa wilayah administrasi kabupaten lainnya seperti salah satu wilker KSOP Jayapura yaitu Pelabuhan Depapre yang memiliki program pengembangan tata kelola modernisasi kontainerisasi di Provinsi Papua dengan berbasis kearifan lokal dan kebutuhan permintaan kontainer pun terus meningkat setiap periode triwulan per tahunnya.
“Sesuai arahan Presiden dan RPJMN 2020 – 2024 pembangunan di Tanah Papua adalah Prioritas Nasional. Kebijakan pembangunan wilayah Papua dalam tahun 2020 – 2024 diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan kesejahteraan serta Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berdasarkan budaya dan kontekstual Papua,” katanya.
Sementara itu, Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Pelabuhan, Willem Thobias Fofid menyampaikan, bahwa pelaksanaan Program Prioritas Nasional dalam implementasi yang telah berjalan di Papua dan Papua Barat dari Kementerian Perhubungan adalah Penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik yaitu Tol Laut saat ini meningkat menghadirkan 11 Trayek dari 32 lintasan Trayek pada 2021, dengan memasuki 30 Pelabuhan singgah dan satu pelabuhan pangkal dengan model pengembangan sebagai Pelabuhan Hub yaitu Pelabuhan Merauke.
Kemudian ada juga Penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik untuk Kapal Perintis sebagai bagian dari elemen pendukung Tol Laut dan juga pembangunan pelabuhan rakyat serta pelabuhan perintis. Lalu didukung dengan adanya Subsidi Darat dan Jembatan Udara di Provinsi Papua & Papua Barat, yang menghubungkan keterisolasian wilayah-wilayah pegunungan sehingga dengan adanya multimoda tersebut, harga-harga tidak hanya murah di satu tempat, tetapi juga murah sampai di masyarakat Pegunungan-pegunungan dan pesisir-pesisir yang sulit dijangkau.
“Harapan kami setelah melaksanakan program ini ada dukungan dari Pemda bagaimana barang-barang komoditi unggulan yang kelebihan dari daerah-daerah tersebut seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang dan lainnya untuk dibawa ke daerah lain seperti di barat, sehingga terjadi transfer dan ada pengurangan inbalance kargo, di mana dari barat ke timur dan dari timur ke barat, sehingga disparitas harga juga rendah,” ungkap Willem.
Dengan hadirnya angkutan multimoda ini tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah Pegunungan untuk bisa mendapatkan harga kebutuhan bahan pokok lebih murah. Mengingat angkutan multimoda tol laut, darat dan jembatan udara merupakan subsidi dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk di wilayah 3TP (tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan). (*)
