Jakarta (5/3/2021): Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penanggulangan bencana di Indonesia harus terus ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan Menhub dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (4/3).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Menhub mengungkapkan, transportasi memegang peranan yang cukup penting dalam menghadapi bencana yang dapat datang sewaktu-waktu. Untuk itu, Kemenhub telah melakukan pemetaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan yang dianggap rawan terjadi bencana.
“Kemenhub memiliki rencana aksi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang sebagai upaya mitigasi bencana. Tetapi itu tidak ada artinya tanpa kita melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik. Oleh karenanya saya mengapresiasi rakor yang diselenggarakan BNPB hari ini untuk membahas bersama mencari suatu solusi bagaimana bila terjadi suatu masalah (bencana) di lapangan,” kata Menhub.
Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengajak seluruh unsur baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat dan mengimplementasikan nsistem mitigasi gempa bumi dan tsunami di Indonesia, yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami.
“Kita harus wujudkan sinergi yang lebih intensif antar Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah. Jangan merasa ada egosektoral, karena tanpa ada sinergi tidak akan sempurna hasilnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan, bencana alam yang bersumber dari geologi dan vulkanologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan lain sebagainya, merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari karena kondisi wilayah Indonesia rawan bencana, yang sebagian besarnya terdapat patahan-patahan lempeng bumi.
Berdasarkan data BNPB, pada periode Februari 2020 hingga Februari 2021 terdapat total 3.253 bencana yang jika dihitung rata-rata, terjadi 9 kali kejadian bencana tiap harinya.
“Presiden telah menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi kebencanaan. Koordinasi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap upaya-upaya menyelamatkan bangsa kita, karena Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” tutur Kepala BNPB.
Sejumlah upaya mitigasi bencana yang dilakukan Kemenhub di pelabuhan diantaranya yaitu, memasang Warning Receiver System New Generation (WRSnGen) untuk membantu proses pendeteksian dini terjadinya gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia yang telah terpasang di 316 lokasi.
Pada tahun 2021 ini, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut akan menambah pemasangan WRSnGen di 100 lokasi baru dan terintegrasi dengan 23 unit fasilitas Vessel Traffic Service yang dimiliki Kemenhub. Sistem peringatan dini ini diletakan pada lokasi-lokasi prioritas seperti di pelabuhan Bakauheni, Bali, Ambon, Teluk Bayur, dan Marine Command Center (MCC) Kantor Pusat.
Selain itu, Kemenhub juga menyiapkan kurang lebih 100 SDM dan kapal –kapal patroli yang terdiri dari : 75 kapal Navigasi dan 41 kapal Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan musibah bencana.
Sementara itu di sektor udara, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah melakukan pemetaaan sarana prasarana dan jaringan pelayanan rawan bencana. Misalnya dengan menetapkan bandara yang memiliki landas pacu/runway minimal sepanjang 1400 meter atau lebih agar bisa didarati pesawat sejenis Hercules atau pesawat kargo A400 yang biasa digunakan untuk memberikn bantuan ke daerah bencana.
Sejumlah langkah lainnya juga disiapkan, seperti : pelaksanaan sosialisasi Get Airport Ready For Disaster (GARD) kepada Operator Bandara, dan menyiapkan SDM tim reaksi cepat; melaksanakan pengadaan fasilitas operasi portable dan teknologi informasi; dan juga melakukan pemasangan peralatan Early Warning pada bandar udara rawan bencana.
Rakornas yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo ini dihadiri oleh sejumlah instansi terkait, seperti BNPB, Kemenhub, KemenESDM, Kemen PUPR, Kemenparekraf, BPPT, LIPI, BMKG, dan pemerintah daerah. Salah satu arahan Presiden dalam rakor ini yaitu kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah. (*).
