Bandung, Nusantara Info: Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi tingginya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah wilayah Jabar. Dedi berjanji akan segera melakukan evaluasi total terhadap penyelenggara maupun vendor penyedia makanan setelah Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak.
“Ya jadi begini, yang pertama, saya dalam minggu depan ingin bertemu dengan pengelola MBG wilayah Jabar,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Balai Pakuan, Bogor, Rabu (24/9/2025).
Evaluasi Penyelenggara MBG
Menurut Dedi, salah satu penyebab utama keracunan adalah ketidakseimbangan antara jumlah penerima layanan dengan tenaga yang tersedia, ditambah manajemen penyajian makanan yang kurang tepat.
“Misalnya yang dilayani ribuan orang, tetapi yang melayani sedikit. Masaknya jam 1 malam, disajikan jam 12 siang. Jarak waktunya terlalu lama, ini yang harus dievaluasi. Kalau penyelenggara tidak mampu, ya diganti dengan yang lebih mampu,” ungkapnya.
Lebih lanjut Dedi menjelaskan, bahwa makanan yang dimasak terlalu awal dan disajikan dalam jumlah besar berisiko menurunkan kualitas gizi dan kebersihan. Karena itu, pengawasan terhadap vendor dan dapur MBG menjadi prioritas utama Pemprov Jabar.
Dampak Psikologis Bagi Anak-Anak
Meski tidak ada korban meninggal akibat kasus keracunan MBG, Dedi menegaskan kejadian ini menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak.
“Mereka bisa kehilangan kepercayaan untuk mengonsumsi makanan MBG, padahal gizi tersebut penting untuk tumbuh kembang,” ujarnya.
Menanggapi wacana moratorium program MBG di Jabar, Dedi menilai langkah yang lebih tepat adalah mengevaluasi penyelenggara terlebih dahulu ketimbang menghentikan program secara menyeluruh.
Pastikan Kualitas dan Standar Ketat
Gubernur Jabar ini juga menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan penyedia makanan benar-benar mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Yang harus dilihat, pertama penyelenggara mampu atau tidak. Kedua, makanan yang disajikan sesuai dengan harga atau tidak. Kalau ternyata tidak mampu dan kualitasnya menurun, ya harus dievaluasi,” kata Dedi.
Pemprov Jabar berencana memanggil seluruh penyelenggara MBG pekan depan untuk meminta penjelasan dan memastikan standar higienitas, kualitas gizi, serta ketepatan distribusi makanan. Evaluasi ketat ini diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program Makanan Bergizi Gratis di Jawa Barat. (*)
