Jakarta, Nusantara Info: Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA mewakili Menteri Dalam Negeri RI menghadiri pembukaan Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 yang diselenggarakan oleh UCLG ASPAC di Jakarta, Rabu (21/5/2025). Forum internasional bertema “Empowering Cities and Local Governments for a Climate-Resilient Future” ini dihadiri oleh para wali kota dari negara anggota UCLG ASPAC, pejabat tinggi internasional, serta perwakilan lembaga multilateral.
Dalam sambutannya, Safrizal ZA menekankan pentingnya menyikapi isu perubahan iklim berdasar pada data World Economic Forum (WEF).
“Merujuk pada Global Risks Report 2024 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), diketahui bahwa dalam 10 tahun terakhir, risiko global yang disebabkan oleh faktor lingkungan menempati peringkat empat tertinggi. Risiko tersebut mencakup terjadinya perubahan iklim ekstrem, perubahan sistem bumi, hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem, serta berkurangnya sumber daya alam,” ujar Safrizal.
Kemendagri telah memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Pedoman ini memungkinkan daerah untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terarah, termasuk penyusunan Climate Action Plan (CAP) sebagai dokumen aksi iklim daerah.
Terdapat 10 kota yang telah merintis penyusunan Climate Action Plan melalui dukungan program Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC) bersama UCLG ASPAC. Kota-kota tersebut antara lain Pekanbaru, Bandar Lampung, Pangkalpinang, dan Samarinda, bahkan telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 mereka, dengan porsi antara 0,56% hingga 4,32% dari total belanja daerah.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran nyata dalam adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Upaya ini harus terus diperluas dan ditingkatkan, terutama melalui integrasi berbagai sektor dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah,” ungkap Safrizal.
Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya isu iklim dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Optimalisasi diperlukan pada pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, serta kerjasama dengan swasta, agar aksi iklim di daerah berjalan efektif.
“Melalui forum ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu isu yang diprioritaskan, salah satu targetnya yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, serta membangun komitmen global dalam menjaga masa depan bumi yang lebih baik,” terang Safrizal.
Kehadiran Dirjen Bina Adwil di forum internasional ini mencerminkan peran aktif Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung daerah menjalankan komitmen iklim nasional dan global. Forum CRIF 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kerjasama berbagai pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin kompleks. ADV(*)
