Makassar, Nusantara Info: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyerukan kepada pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif tanpa menambah beban masyarakat. Pesan itu ia sampaikan saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan dan Dialog Kebangsaan yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Jumat (10/10/2025).
Dalam arahannya, Bima menyoroti pentingnya inovasi fiskal di tengah dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang menuntut daerah lebih mandiri secara finansial. Menurutnya, peningkatan PAD tidak harus selalu berasal dari pajak, tetapi bisa melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, pengelolaan aset, hingga kemitraan strategis lintas sektor.
“Pemda bisa menjemput peluang-peluang lain selain pajak. Pendapatan Asli Daerah yang tidak memberatkan masyarakat itu bisa digali dari potensi lokal. Misalnya, Kabupaten Sidrap kuat di sektor pangan, daerah lain punya keunggulan berbeda. Tinggal bagaimana mengelolanya secara kreatif,” ujar Bima.
Ia menekankan, Pemda perlu menyusun strategi peningkatan ekonomi yang berbasis pada karakteristik wilayah masing-masing. Kawasan pesisir, misalnya, dapat dikembangkan menjadi pusat pariwisata bahari atau ekonomi kreatif, sementara wilayah pertanian bisa memperkuat ekosistem pangan lokal.
Selain menggali potensi baru, Bima juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Ia meminta kepala daerah meninjau kembali pos-pos belanja yang masih bisa dihemat, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kegiatan seremonial.
“Kami masih menekankan kepada pemerintah daerah untuk fokus pada efisiensi pos-pos yang memang masih bisa dihemat. Tolong disisir lagi semuanya, termasuk perjalanan dinas dan makan-minum,” terangnya.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengganggu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dana yang dialokasikan untuk SPM harus dikelola secara efisien, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Ia juga meminta kepala daerah turun langsung memantau pelaksanaan program bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan bagian keuangan.
“Kami melihat semangat daerah sudah selaras dengan kebijakan pusat, termasuk dalam hal efisiensi dan sinkronisasi program,” tegasnya.
Ke depan, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui forum bersama asosiasi wali kota, bupati, dan gubernur. Komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan juga akan diperluas agar daerah memiliki ruang lebih besar untuk berinovasi dan mengembangkan ekonomi lokal.
“Inovasi tidak bisa berjalan sendiri. Pemda perlu bekerja sama dengan kampus, dunia usaha, dan lembaga pembiayaan. Kolaborasi ini yang akan mempercepat pertumbuhan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Bima juga menekankan pentingnya optimalisasi realisasi belanja pemerintah (government spending) untuk memperkuat perputaran uang di daerah. Langkah ini dinilai penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan fiskal nasional.
“Kita dorong belanja pemerintah agar lebih optimal dibanding tahun sebelumnya. Kalau perputaran uang di daerah kuat, ekonomi masyarakat juga akan bergerak,” tandasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, serta sejumlah bupati dan wali kota dari berbagai wilayah di Sulawesi. (*)
