Jakarta, Nusantara Info: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, guna mengevaluasi dan memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026.
Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan bahwa sekolah rakyat resmi mulai berjalan sejak 14 Juli 2025 di 63 titik lokasi. Program ini, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian yang bertujuan menghadirkan akses pendidikan berbasis kerakyatan untuk kelompok marjinal dan terpencil.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama dan dukungan penuh dari berbagai menteri yang ditugaskan Presiden, sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini,” ungkap Mensos.
“Saat ini masih dalam masa MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) dan terus kami evaluasi setiap hari,” sambungnya.
Target 190 Titik dan 15.000 Siswa
Menurut Mensos, tahap berikutnya akan memperluas jangkauan pembelajaran ke 37 titik tambahan dalam minggu ini atau minggu depan, serta 59 titik lain pada bulan September. Bila seluruh tahap rampung, akan ada 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat dengan kapasitas total lebih dari 15.000 siswa.
Program ini juga didukung oleh lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya, termasuk wali asrama dan wali asuh, yang menjadi tulang punggung penyelenggaraan pendidikan alternatif ini.
“Kami sangat menghargai dukungan dari kementerian yang terlibat mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, penyediaan sarana prasarana hingga alokasi anggaran,” ujar Saifullah Yusuf.
Penekanan pada Sinergi, Kurikulum, dan Kesiapan Nasional
Dalam pernyataan terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa pelaksanaan akademik sekolah rakyat sejauh ini berjalan sesuai dengan kurikulum yang telah disiapkan. Ia memastikan sinergi terus dilakukan antar-lembaga untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas pembelajaran.
“MPLS berjalan lancar, dan kami berharap penyelenggaraan sekolah rakyat ini akan terus berprogres dengan baik,” kata Abdul Mu’ti.
Sekolah rakyat sendiri merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk menjawab kesenjangan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari wilayah miskin, terpencil, dan rawan pendidikan. Program ini sekaligus menjadi batu uji terhadap komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun keadilan sosial di sektor pendidikan.
Meski banyak pihak menyambut baik inisiatif ini, tantangan di lapangan tetap menjadi sorotan kritis, termasuk dalam hal:
- Ketersediaan tenaga pendidik berkualitas di daerah terpencil
- Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah
- Konsistensi kurikulum dan pelatihan guru
- Keberlanjutan pendanaan dalam jangka menengah
Rencana peluncuran resmi oleh Presiden masih menunggu kesiapan menyeluruh. Namun, pelaksanaan yang sudah berjalan menjadi titik awal penting untuk melihat sejauh mana Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret terhadap ketimpangan pendidikan nasional. (*)
