Jakarta, Nusantara Info: Keputusan mendadak Presiden Prabowo Subianto mengganti Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) membuat pasar keuangan terguncang. Investor global khawatir kredibilitas fiskal Indonesia yang selama ini dijaga ketat oleh Sri Mulyani akan terkikis oleh rencana belanja populis pemerintahan baru.
Sri Mulyani, yang dikenal sebagai salah satu Menkeu paling berpengaruh dan terlama menjabat dalam tiga periode berbeda, selama ini dipandang sebagai penopang utama stabilitas fiskal Indonesia. Kabar pencopotannya pada Senin (8/9/2025) membuat pasar tertekan, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1%, obligasi internasional Indonesia melemah, dan rupiah diperkirakan dibuka lebih rendah pada Selasa ini.
“Sri Mulyani adalah penjaga kebijakan fiskal yang hati-hati. Kepergiannya akan memicu kekhawatiran defisit semakin melebar di bawah Prabowo,” ujar Hasnain Malik, analis ekuitas pasar berkembang di Tellimer.
Penggantinya adalah Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom yang berjanji mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Namun, transisi ini terjadi di saat krusial: Indonesia tengah dilanda protes besar dua pekan terakhir terkait sistem perpajakan yang dinilai tidak adil, sementara program makan gratis untuk 80 juta rakyat yang menjadi andalan Prabowo tersendat di tahun pertamanya.
Trinh Nguyen, ekonom senior Asia di Natixis, menyoroti tantangan berat Menkeu baru: “Isunya adalah bagaimana membiayai program makan gratis setara 1,5% PDB serta peningkatan belanja pertahanan tanpa membuat defisit semakin besar.”
Sri Mulyani selama ini menuai pujian atas reformasi pajak dan keberhasilannya menjaga disiplin fiskal, yang memberi kepercayaan lebih kepada investor. Kini, pasar menanti langkah Purbaya untuk menjawab keraguan tersebut.
Sementara itu, rupiah ditutup di Rp16.300 per dolar AS pada Senin dan berpotensi melemah lebih lanjut, memaksa Bank Indonesia turun tangan mempertahankan stabilitas. Data terakhir menunjukkan cadangan devisa Indonesia turun ke 150,7 miliar dolar AS pada akhir Agustus, dari 152 miliar dolar bulan sebelumnya.
“Rupiah mungkin harus menanggung tekanan sampai ada kepastian lebih jelas terkait arah anggaran dan sumber pembiayaan pasca reshuffle,” ungkap Aninda Mitra, Kepala Strategi Makro Asia di BNY Investment Institute. (*)
